Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ratna Sarumpaet Pakai Dana DKI, DPRD: Apa Dia Tokoh yang Layak?

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Aktivis Ratna Sarumpaet mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Dirkrimum Polda Metrojaya, Jakarta, Jumat 5 Oktober 2018. Ratna Sarumpaet Tersangka penyebaran berita bohong atau hoax tentang penganiayaan dirinya resmi menjadi tahanan Polda Metro Jaya hingga 20 hari ke depan. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Aktivis Ratna Sarumpaet mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Dirkrimum Polda Metrojaya, Jakarta, Jumat 5 Oktober 2018. Ratna Sarumpaet Tersangka penyebaran berita bohong atau hoax tentang penganiayaan dirinya resmi menjadi tahanan Polda Metro Jaya hingga 20 hari ke depan. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi B Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Yuke Yurike, mempertanyakan pemberian dana untuk Ratna Sarumpaet, sehingga Pemerintah DKI Jakarta memberi sponsor untuk kongres di Cile.

Baca juga: Begini Suasana Rumah Ratna Sarumpaet Pasca Penangkapan

"Apa karena dia tokoh yang memang patut diberikan atau menginspirasi atau penggerak apa," kata Yuke di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Oktober 2018.

Selain itu, ujar Yuke, Ratna Sarumpaet mengajukan permohonan bantuan dana bukan atas namma lembaga, melainkan pribadi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Yuke menilai, ada kejanggalan dalam pencairan dana untuk Ratna Sarumpaet. Kejanggalan itu dilihat dari aspek penerima dana dan manfaat pemberian uang bagi Pemerintah DKI.

Karena itulah, dia berencana meminta penjelasan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. "Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dipanggil biar tidak berlarut," ujar Yuke.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Asiantoro membenarkan, Ratna Sarumpaet mengajukan surat permohonan bantuan dana kepada Pemerintah DKI Jakarta. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI menerima surat itu pada 31 Januari 2018.

Asiantoro menyebutnya, sebagai dana perjalanan dinas. Nilainya mencapai Rp 70 juta untuk biaya tiket dan uang saku. Adapun Ratna Sarumpaet mengajukan permohonan itu atas nama pribadi.

Baca juga: Ratna Sarumpaet Disponsori DKI, Anies: Seniman Lain Juga Begitu

 

Dalam suratnya, Ratna Sarumpaet menjelaskan dana tersebut untuk  menghadiri undangan The 11th Women Playwrights International Conference 2018 di Santiago, Cile, pada 7-12 Oktober 2018.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun meneruskan surat itu kepada Asiantoro. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI kemudian mengusulkan pemberikan dana kepada Biro Administrasi Sekretariat Daerah (ASD). Menurut dia, biaya perjalanan dinas seperti untuk Ratna Sarumpaet merupakan tugas pokok dan fungsi Biro ASD.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bagaimana Peluang Heru Budi Jadi Pj Gubernur Jakarta Lagi?

11 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat meninjau siswa yang mengikuti uji coba makan bergizi gratis di SDN Manggarai 01, Jakarta, Senin 9 September 2024. Uji coba program Makan Bergizi Gratis yang merupakan janji kampanye presiden terpilih Prabowo Subianto kembali dilakukan Pemprov DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.
Bagaimana Peluang Heru Budi Jadi Pj Gubernur Jakarta Lagi?

DPRD DKI menilai Heru Budi masih berpeluang untuk menjabat sebagai Pj Gubernur setelah masa jabatannya habis 17 Oktober 2024.


Soal Pencabutan Penerima KJP Plus, Anggota DPRD DKI Duga Pemprov Ingin Kurangi Anggaran Bantuan

30 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Soal Pencabutan Penerima KJP Plus, Anggota DPRD DKI Duga Pemprov Ingin Kurangi Anggaran Bantuan

DPRD DKI mencatat terjadinya penurunan jumlah penerima KJP Plus di Jakarta. Menurut dia, Pemprov DKI pasti punya alasan mencabutnya.


Polemik Pengadaan Angkot Mikrotrans JakLingko

42 hari lalu

Ratusan sopir JakLingko dan mantan pengemudi mikrolet se-DKI Jakarta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta, Selasa 30 Juli 2024.  Dalam aksinya massa menuntut agar mereka dapat bertemu langsung dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyuarakan kegelisahan mereka. Salah satunya adalah gaji yang belum turun. TEMPO/Subekti.
Polemik Pengadaan Angkot Mikrotrans JakLingko

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menyebut soal dugaan monopoli pengadaan angkot JakLingko merupakan ranah PT Transjakarta.


Anggota DPRD DKI Bantah Koperasi yang Dipimpinnya Monopoli Pengadaan Armada JakLingko

42 hari lalu

Seorang sopir JakLingko dan mantan pengemudi mikrolet se-DKI Jakarta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru membentangkan poster saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta, Selasa 30 Juli 2024. Dalam aksinya massa menuntut agar mereka dapat bertemu langsung dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyuarakan kegelisahan mereka. Salah satunya adalah gaji yang belum turun. TEMPO/Subekti.
Anggota DPRD DKI Bantah Koperasi yang Dipimpinnya Monopoli Pengadaan Armada JakLingko

Anggota DPRD DKI Taufik Azhar membantah jika disebut memonopoli pengadaan armada JakLingko untuk Transjakarta lewat KWK yang dipimpinnya.


Jawab Kritik DPRD DKI Soal Renovasi Sekolah, Heru Budi: Saya Push Semua Diperbaiki

43 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di SDN Cideng 07, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa, 30 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Jawab Kritik DPRD DKI Soal Renovasi Sekolah, Heru Budi: Saya Push Semua Diperbaiki

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim telah melakukan renovasi sekolah sejak ia menjabat. Perbaikan dilakukan secara bertahap.


Pj Gubernur Heru Budi Pertimbangkan Pengangkatan Seluruh Guru Honorer di Jakarta Jadi KKI

48 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri rapat paripurna penyerahan laporan keuangan Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Pj Gubernur Heru Budi Pertimbangkan Pengangkatan Seluruh Guru Honorer di Jakarta Jadi KKI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan saat ini 4.127 guru honorer itu nasibnya sedang dipertimbangkan.


Soal Dana BOS Dipakai Bangun Gedung Tanaman Hidroponik, Disdik DKI: Boleh karena Sarana Prasarana

48 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Soal Dana BOS Dipakai Bangun Gedung Tanaman Hidroponik, Disdik DKI: Boleh karena Sarana Prasarana

Dinas Pendidikan merespon DPRD DKI yang mempermasalahkan pembangunan gedung tanaman hidroponik menggunakan dana BOS


Kebijakan Cleansing Guru Honorer, DPRD DKI Minta Dinas Pendidikan Perjelas Sistem Perekrutan

50 hari lalu

Suasana rapat Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan  DKI Jakarta mengenai penjelasan tentang sistem cleansing atau pembersihan guru tenaga honorer di Jakarta di Kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kebijakan Cleansing Guru Honorer, DPRD DKI Minta Dinas Pendidikan Perjelas Sistem Perekrutan

Dinas Pendidikan DKI sebelumnya menjelaskan kebijakan cleansing guru honorer ini dilakukan untuk penataan.


Rapat soal Kebijakan Cleansing, Anggota DPRD DKI Kritik Pengawasan Perekrutan Guru Honorer

50 hari lalu

Suasana rapat Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan  DKI Jakarta mengenai penjelasan tentang sistem cleansing atau pembersihan guru tenaga honorer di Jakarta di Kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Rapat soal Kebijakan Cleansing, Anggota DPRD DKI Kritik Pengawasan Perekrutan Guru Honorer

DPRD menanggapi klaim Dinas Pendidikan alasan diterapkan kebijakan cleansing karena kepala sekolah merekrut guru honorer tanpa sepengetahuan dinas.


Dampak dari Gempa Bumi yang Mengguncang Cile Utara

52 hari lalu

Ilustrasi gempa. REUTERS
Dampak dari Gempa Bumi yang Mengguncang Cile Utara

Cile merupakan salah satu negara yang paling rawan gempa bumi di dunia