Setahun Gubernur Anies Baswedan, Reklamasi Hingga Ratna Sarumpaet

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri evaluasi satu tahun kinerjanya oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Ahad, 7 Oktober 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri evaluasi satu tahun kinerjanya oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Ahad, 7 Oktober 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan genap setahun pada 16 Oktober 2018. Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) melakukan evaluasi terhadap kinerja Anies Baswedan di Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, hari ini, Ahad, 7 Oktober 2018. Anies Baswedan yang hadir disuapi nasi tumpeng oleh Ketua JRMK, Eny Rochayati.

    Baca juga: Setahun Jadi Gubernur, Anies Baswedan Disuapi Nasi Tumpeng

     Eny mengaku puas dengan kinerja Anies Baswedan selama satu tahun ini. Ia mengatakan pada masa Ahok memimpin, tak pernah ada dialog dengan warga untuk mencari solusi penggusuran.  Koordinator Serikat Becak Jakarta (Sebaja) Rasdulah mengatakan Anies Baswedan dapat menciptakan rasa tenang saat mengayuh becak. "Tapi ini hanya khusus untuk becak yang resmi terdaftar 1.685 yang tersebar di 16 titik," ujar Rasdulah.

    Namun, perjalanan Anies Baswedan kerap menuai kontroversial. Sejumlah kebijakan dan tingkah laku Anies Baswedan setahun ini menuai pro-kontra warga Ibu Kota, bahkan menyorot perhatian nasional.

    Di hari pertamanya menjabat, Anies Baswedan sudah membuat geger perkara pidatonya yang menyebut-nyebut istilah pribumi. Menurut Anies Baswedan, kaum pribumi dulunya ditindas dan dikalahkan. "Bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari," kata Anies Baswedan.

    Karena itu, kata Anies Baswedan, pengambilan kebijakan di kota Jakarta harus berdasarkan kepentingan publik. “Pengelolaan tanah, air, teluk, pulau tidak boleh diletakkan atas dasar kepentingan individu," ujar Anies Baswedan.

    Tidak hanya menerpa reaksi publik, pidato itu juga sempat berujung laporan ke polisi, meski kasusnya tidak tuntas. Belakangan Anies Baswedan menyatakan menuntaskan salah satu janji kampanye dan pidatonya itu: mencabut izin 13 pulau reklamasi Teluk Jakarta pada 26 September 2018.

    Terkini, nama Anies Baswedan mencuat karena memberi dana sponsor untuk aktivis Ratna Sarumpaet yang akan hadir dalam  konferensi Women Playwrights International Conference 2018 di Santiago, Cile.

    Dalam setahun terakhir, berikut Tempo rangkum enam kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang paling kontroversi.

    1. Membolehkan Becak Beroperasi

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka rute khusus untuk becak di Jakarta padsa awal 2018. Alasannya, alat transportasi roda tiga itu dapat dijadikan transportasi lingkungan. Meski dikritik banyak kalangan, Anies Baswedan jalan terus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peta Bencana Sejumlah Sudut Banjir Jakarta di Akhir Februari 2020

    Jakarta dilanda hujan sejak dini hari Rabu, 25 Februari 2020. PetaBencana.id melansir sejumlah sudut yang digenangi banjir Jakarta hingga pukul 15.00.