Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua DPRD Tolak Becak Boleh di DKI: Buat Apa Ada LRT dan MRT?

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengamati becak listrik yang diberikan Politikus PAN Hanafi Rais di halaman Balai Kota Jakarta, 11 Maret 2018. Anies Baswedan menyampaikan, prototipe becak listrik dari Hanafi ini dapat menjadi solusi terhadap permasalahan becak di Jakarta. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengamati becak listrik yang diberikan Politikus PAN Hanafi Rais di halaman Balai Kota Jakarta, 11 Maret 2018. Anies Baswedan menyampaikan, prototipe becak listrik dari Hanafi ini dapat menjadi solusi terhadap permasalahan becak di Jakarta. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi heran dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membolehkan becak kembali beroperasi di Jakarta. Menurut dia, kendaraan roda tiga itu sudah lama dihapuskan oleh Gubernur Ali Sadikin.

"Jakarta itu punya transportasi yang baik. Buat apa kita ada LRT, MRT, Busway? Yang semua disubsidi pemerintah," ujar Prasetyo di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 8 Oktober 2018. "Belum lagi ada mikrolet sama Jakarta Lingko."

Baca : Satu Tahun Anies Baswedan, Tukang Becak Punya Shelter

Lebih lanjut, Prasetyo meragukan pengendalian becak oleh Pemprov DKI. Sebab, ia membandingkan pengendalian tukang kopi keliling, yang ia sebut starling (Starbucks Keliling), sampai saat ini tak kunjung selesai.

"Di Bundaran HI tuh, tengah kota, malam-malam banyak starling. Itu aja belum bisa beres, apa lagi becak," ujar dia.

Penumpang bernegosiasi sebelum menaiki transportasi becak di Cilincing, Jakarta Utara, 17 Januari 2018. Becak dilarang beroperasi di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. TEMPO/Fakhri Hermansyah

Secara tegas, Prasetyo mengatakan tak akan setuju dengan gagasan Anies mengadakan becak kembali. Menurut dia, nasib becak sudah berakhir saat Ali Sadikin menjadikan becak sebagai rumpon (rumah ikan) di Teluk Jakarta.

Sebelumnya, Koordinator Serikat Becak Jakarta (SEBAJA) Rasdulah menyampaikan, di satu tahun pemerintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat para penarik becak bisa tenang mencari nafkah di Jakarta. Ia menuturkan saat ini tukang becak tak lagi ditangkapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seperti dulu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Tapi ini hanya khusus untuk becak yang resmi terdaftar. Jumlahnya ada 1.685 yang tersebar di 16 titik," ujar Rasdulah di acara evaluasi satu tahun kinerja Anies Baswedan di Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Ahad, 7 Oktober 2018.

Rasdulah mengatakan ribuan tukang becak itu terdaftar dan memiliki kartu tanda anggota SEBAJA. Selian itu, saat bekerja mereka memakai rompi khusus dan di becaknya ada stiker dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Mereka, kata Rasdulah, merupakan warga Jakarta.

Simak juga :
Kakak Atiqah Hasiholan Sendirian Jenguk Ratna Sarumpaet di Polda

"Kalau ada yang dari luar dan tak ada atribut yang saya jelaskan tadi, becaknya ditangkap Satpol PP, dikandangin," ujar dia.

Selain itu, Rasdulah mengatakan saat ini sudah ada Halte Becak di tiga tempat di sekitar Teluk Gong, Penjagalan, Jakarta Utara. Halte itu berfungsi sebagai shelter atau pangkalan resmi para penarik becak.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Serba-serbi Sidang MK, Amicus Curiae hingga Gugatan Digabung

3 jam lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Serba-serbi Sidang MK, Amicus Curiae hingga Gugatan Digabung

Warga sipil mengirimkan amicus curiae (sahabat pengadilan) ke MK


Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

1 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 24 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.


Gerindra Bantah Kabar Tawari Anies dan Ganjar Jabatan Menteri Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad
Gerindra Bantah Kabar Tawari Anies dan Ganjar Jabatan Menteri Kabinet Prabowo

Gerindra mengatakan hanya membangun komunikasi dengan kubu pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

1 hari lalu

Presenter Raffi Ahmad bersama pengacaranya Hotman Paris dan rekanya, Roffi saat memberikan keterangan soal tudingan National Corruption Wach (NCW) kasus pencucian uang, Menteng, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Dalam keteranganya Raffi membantah tudingan Ketua Umum NCW Hanifa Sutrisna atas tudingan pencucian uang senilai ratusan miliar tersebut, Pihak Raffi juga mengundang Hanifa NCW untuk membuktikan kalau tuduhan tersebut memang benar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

Hotman Paris menilai gugatan Anies-Muhaimin tidak substansial karena 90 persen surat permohonan tersebut hanya membahas soal bantuan sosial


Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

1 hari lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

Timnas Anies-Muhaimin menilai cara pandang tim hukum pasangan Prabowo-Gibran itu menyesatkan serta mengkhianati konstitusi dan penegakan demokrasi.


5 Poin Pidato Anies di MK: Penyimpangan dari Puncak Kekuasaan hingga Ungkap Harapannya

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
5 Poin Pidato Anies di MK: Penyimpangan dari Puncak Kekuasaan hingga Ungkap Harapannya

Anies Baswedan menilai proses Pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.


Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Anies Baswedan Singgung Politisasi Bansos hingga Intervensi Pimpinan MK

1 hari lalu

Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Anies Baswedan Singgung Politisasi Bansos hingga Intervensi Pimpinan MK

Anies Baswedan menilai proses pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.


Tiba di MK, Anies Sebut Gugatan Sengketa Pilpres Bukan Sekadar Sensasi

1 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperagakan bahasa isyarat
Tiba di MK, Anies Sebut Gugatan Sengketa Pilpres Bukan Sekadar Sensasi

Anies menyatakan gugatan yang dilayangkan untuk meneruskan dan menjaga praktik konstitusi.


Anies dan Ganjar Dalilkan Politisasi Bansos ke MK, Pakar: Untuk Mengurai Perilaku Kekuasaan

2 hari lalu

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Anies dan Ganjar Dalilkan Politisasi Bansos ke MK, Pakar: Untuk Mengurai Perilaku Kekuasaan

Masalah bansos perlu diuraikan oleh Pemohon sebagai kritik dalam kacamata electoral justice system.


Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

2 hari lalu

Jakarta Banjir, Heru Budi Minta Maaf: Mohon Dimaklumi
Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.