Senin, 10 Desember 2018

Setahun Anies Baswedan, Pengamat: Hindari Program Mengada-ada

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu 26 September 2018. Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyampaian Pidato Gubernur terhadap Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Subekti.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu 26 September 2018. Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyampaian Pidato Gubernur terhadap Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Nirwono Joga menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mengevaluasi kinerja program-program unggulannya dalam setahun ini.

    "Jika tidak sesuai, tinggalkan," kata Joga kepada Tempo, Selasa, 9 Oktober 2018 tentang kinerja Gubernur Anies Baswedan dalam satu tahun ini.

    Jika ada yang program yang perlu ditinggalkan, Joga kemudian menyarankan Anies untuk fokus mengikuti aturan yang tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga tidak perlu membuat yang baru.

    Baca : Satu Tahun Anies Baswedan, Apa Kabar 5 Program Unggulan?

    Menurut Joga, program-program unggulan Anies yang ditawarkan sejak kampanye Pilkada DKI 2017 tidak jelas dan tidak sesuai dengan RTRW dan RDTR. Akibatnya, banyak di antaranya tidak terealisasi dalam setahun ini.

    Contohnya rumah DP 0 rupiah, Joga menyebut yang dikenal dalam aturan tata ruang adalah percepatan pembangunan hunian vertikal seperti rusun. Begitu pun dengan rogram OK-OTRIP. Menurut Joga, yang dikenal dalam RTRW dan RDTR adalah pembenahan transportasi makro terpadu.

    "Jadi jangan membuat istilah baru yang mengada-ada, sehingga tidak bisa diimplementasikan, makanya sampai sekarang jadi bingung," katanya.

    Saran kedua, Joga meminta Anies konsisten mematuhi peraturan daerah yang berlaku dalam mengambil kebijakan. Dia merujuk pada kontrakdisi kebijakan penghentian reklamasi Teluk Jakarta dengan pembangunan kampung Akuarium.

    Simak :
    Prabowo Minta Nama Calon Wagub DKI Dibahas di DPD Lebih Dahulu, Kenapa?

    Menurut Joga, Anies tidak konsisten karena menertibkan reklamasi dengan alasan melanggar tata ruang, sementara melegalisir pembangunan kampung Akuarium yang notabene merupakan ruang terbuka hijau. "Jangan gunakan standar ganda," ucap Joga lagi.

    Saran terakhir, Joga meminta Anies Baswedan segera mendefinitifkan pejabat yang masih berstatus Pelaksana tugas atau Plt. Joga menduga ada krisis kepercayaan dari Anies kepada pejabat SKPD. "Ini bahaya menurut saya, bagaimana SKPD bisa membantu mengerjakan program Gubernur kalau tidak dipercaya," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kementerian Kominfo Memblokir Situs-Situs dengan Konten Radikal

    Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memblokir 230 situs dan menghapus ribuan konten radikal dari berbagai platform.