Selasa, 11 Desember 2018

Jaksa Minta Polisi Lengkapi Berkas Pemeriksaan Nur Mahmudi Ismail

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail saat berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Polres Kota Depok, Jawa Barat, Kamis malam, 13 September 2018. Nur Mahmudi Ismail diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ekspresi Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail saat berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Polres Kota Depok, Jawa Barat, Kamis malam, 13 September 2018. Nur Mahmudi Ismail diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Depok - Kejaksaan Negeri Kota Depok mengembalikan berkas pemeriksaan Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto dalam kasus korupsi proyek pelebaran jalan ke penyidik kepolisian. Pengembalian telah dilakukan sejak pekan lalu dan jaksa dalam posisi menunggu kelengkapan dari kepolisian.

    Baca berita sebelumnya:
    Berkas Pemeriksaan Nur Mahmudi Ismail Telah Diserahkan ke Kejaksaan

    “Kalau tidak salah dikembalikan pada Jumat,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Sufari, saat ditemui di kantornya, Selasa 9 Oktober 2018.

    Sufari menolak membeberkan secara detail alasan pengembalian berkas. Dia hanya mengatakan bahwa bila hasil penelitian mendapati kelengkapan formil dan materil masih kurang, berkas pasti akan dikembalikan.

    Kelengkapan formil, kata dia, adalah tindakan-tindakan atau prosesdur dari penyidik dalam mencari data dan barang bukti. Sedang unsur materil apabila ada beberapa unsur pasal yang tidak dipenuhi. “Itu saja, karena tidak terpenuhi unsur-unsurnya maka kami kasih petunjuk ke penyidik,” kata Sufari.

    Baca:
    Diperiksa Belasan Jam, Nur Mahmudi Ismail Lolos dari Penahanan
    Pengembang Apartemen Bicara Proyek yang Jerat Nur Mahmudi Ismail

    Polres Kota Depok telah menetapkan mantan Wali Kota Depok dua periode Nur Mahmudi ismail dan mantan Sekretaris Kota Depok Harry Prihanto sebagai tersangka per 20 Agustus 2018. Keduanya disangka korupsi proyek pembebasan lahan Jalan Nangka hingga merugikan negara  Rp 10,7 miliar.

    Kuasa hukum Nur Mahmudi Ismail, Iim Abdul Halim, tak merespons progres penanganan kasus kliennya tersebut. Pengacara dari Harry Prihanto, Ahmar Ihsan Rangkuti, juga tak mmberikan tanggapan.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.