Selasa, 20 November 2018

MRT Beroperasi Maret 2019, Lagi Disusun Standar Pelayanan Minimal

Reporter:
Editor:

Untung Widyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengamati gerbong kereta saat meninjau pembangunan depo MRT di Lebak Bulus, Jakarta, Ahad, 1 Juli 2018. Fase pertama itu terdiri atas 13 stasiun yang menghubungkan Lebak Bulus hingga Bundaran HI. TEMPO/M. Taufan Rengganis.

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengamati gerbong kereta saat meninjau pembangunan depo MRT di Lebak Bulus, Jakarta, Ahad, 1 Juli 2018. Fase pertama itu terdiri atas 13 stasiun yang menghubungkan Lebak Bulus hingga Bundaran HI. TEMPO/M. Taufan Rengganis.

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Transportasi Kota Jakarta meminta pemerintah DKI bersama PT Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta menyusun standar pelayanan minimal (SPM) bagi kereta MRT yang akan beroperasi pada Maret 2019. Aturan tersebut diperlukan agar pengguna MRT memperoleh pelayanan yang baik.

    Baca juga: PT MRT Kerja Sama dengan UI dalam Hal SDM dan Transfer Teknologi

    Ketua Dewan Transportasi, Iskandar Abubakar, menuturkan SPM itu harus memuat beberapa aspek, seperti jadwal operasional MRT, waktu kedatangan antar-kereta MRT, dan kepadatan penumpang dalam kereta.

    “Agar penumpang nantinya nyaman,” kata Iskandar seperti dikutip Koran Tempo terbitan Kamis 11 Oktober 2018.

    Menurut Iskandar, dengan standar pelayanan yang baik, pemilik kendaraan pribadi akan memilih menggunakan MRT. Perusahaan daerah pengelola kereta MRT, PT MRT Jakarta, harus bisa mencapai target SPM yang ditetapkan. “SPM juga bertujuan untuk melindungi konsumen.”

    Anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, mengajukan permintaan yang sama. Dia mengingatkan, kereta MRT fase I rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia akan beroperasi mulai Maret 2019.

    Menurut dia, aturan SPM untuk MRT penting agar masyarakat memperoleh pelayanan yang baik. Ketepatan waktu, politikus Gerindra itu melanjutkan, menjadi kunci agar masyarakat mau berpindah dari kendaraan pribadinya ke kereta MRT. “Sudah dikejar waktu,” tutur Prabowo.

    Adapun Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, memastikan pembahasan SPM bersama Dinas Perhubungan masih berjalan. Aturan SPM akan menjadi indikator serta acuan kinerja perusahaan.

    Dia menargetkan SPM sudah dihasilkan sebelum MRT fase I beroperasi. Aturan mengenai SPM kereta MRT nantinya cukup berupa peraturan gubernur yang akan menjadi tolok ukur apakah pelayanan MRT sudah sesuai dengan standar pelayanan.

    Berdasarkan hasil survei penumpang yang digelar MRT, William meneruskan, 65,5 persen responden mau berpindah moda transportasi massal itu. Mereka beralasan kereta MRT menawarkan kecepatan perjalanan, keandalan (ketepatan waktu), kenyamanan, serta kemudahan akses. Ketepatan waktu akan mendorong budaya antre masyarakat yang menggunakan transportasi publik seperti MRT.

    Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko membenarkan bahwa aturan SPM bagi operasional kereta MRT Jakarta sangat penting untuk memastikan kualitas layanan kepada pengguna. Salah satu aspek yang diatur adalah standar pelayanan di stasiun MRT dan ketepatan perjalanan.

    Dinas Perhubungan pun akan menjadikan aturan tersebut sebagai alat evaluasi terhadap PT MRT Jakarta berkaitan dengan pemberian dana public service obligation (PSO) dari pemerintah DKI. “Pembayaran PSO acuannya pemenuhan SPM,” ujar Sigit kemarin.

    Simak juga: Presiden Jokowi Pastikan Proyek MRT Jakarta Selesai Tepat Waktu

    Aturan serupa juga diberlakukan untuk pengelola bus Transjakarta, PT Transportasi Jakarta. Dalam dua triwulan tahun ini, dana PSO berkurang sekitar Rp 8 miliar akibat SPM tak terpenuhi, di antaranya karena sejumlah insiden dan kecelakaan yang dialami.

    Sigit tak bisa memastikan kapan SPM kelar dibahas. Tapi dia menargetkan aturan SPM akan rampung sebelum kereta MRT beroperasi pada Maret 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Sisi Gelap Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman

    Kasus pembunuhan Jamal Khasoggi yang diduga dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi membuat dunia menyorot empat sisi gelap Mohammed bin Salman.