Garap Rumah DP Nol Rupiah, BUMD DKI Minta Modal Rp 2,26 Triliun

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau proyek pembangunan Rumah DP Nol Rupiah di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat, 12 Oktober 2018. Nama Program Rumah DP Nol Rupiah kini diresmikan sebagai Solusi Rumah Warga atau Samawa. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau proyek pembangunan Rumah DP Nol Rupiah di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat, 12 Oktober 2018. Nama Program Rumah DP Nol Rupiah kini diresmikan sebagai Solusi Rumah Warga atau Samawa. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - PD Pembangunan Sarana Jaya mengajukan peningkatan modal dasar (PMD) Rp 5,3 triliun untuk garap proyek rumah DP nol rupiah dan Tanah Abang. Usulan itu dibahas dalam rapat badan anggaran Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. 

    Baca: ICW Sebut Rumah DP Nol Rupiah Berpotensi Jadi Kerugian Negara

    PD Pembangunan Sarana Jaya mengusulkan penambahan modal untuk dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2019.

    Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan mengatakan, penambahan modal itu untuk membangun proyek sentra primer Tanah Abang dan rumah dengan uang muka alias down payment (DP) no rupiah.

    "Dua-duanya program prioritas dan penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Yoory saat dihubungi, Jumat, 12 Oktober 2018.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PD Pembangunan Sarana Jaya menggarap proyek Tanah Abang. Biaya pembebasan lahan dan pengembangan ditaksir Rp 3,07 triliun.

    Pengadaan lahan dan pembangunan rumah DP nol rupiah diusulkan senilai Rp 2,26 triliun. Menurut Yoory, pihaknya berencana membangun 5.500 unit rumah susun sederhana milik (rusunami) tipe one bedroom (1 BR) dan two bedroom (2 BR).

    Asumsi harga tanah, yakni Rp 7 juta per meter persegi dengan pengadaan tanah kurang lebih seluas 15,6 hektare.

    Karena itu, Yoory meminta ada revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

    Baca: Anies Baswedan Luncurkan Hunian DP Nol Rupiah Siang Ini

    Hal itu agar modal PD Pembangunan Sarana Jaya bertambah dari Rp 2 triliun menjadi Rp 10 triliun. Tahun ini, Sarana Jaya telah menyerap Rp 2 triliun.

    Artinya bila Perda tak diubah, Sarana Jaya tak bisa menerima modal tambahan sebesar Rp 5,3 triliun untuk program sentra primer Tanah Abang dan rumah DP 0 rupiah. "Tahun ini terpenuhi semuanya 100 persen modal dasar Rp 2 triliun. Perda perlu diubah karena program penugasannya masih ada dan masih perlu biaya," ujar Yoory.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    GERD Memang Tak Membunuhmu tapi Dampaknya Bikin Sengsara

    Walau tak mematikan, Gastroesophageal reflux disease alias GERD menyebabkan berbagai kesengsaraan.