Nikita Mirzani Sakit, Polisi Jadwal Ulang Panggilan Pemeriksaan

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nikita Mirzani. Tabloidbintang.com

    Nikita Mirzani. Tabloidbintang.com

    TEMPO.CO, Jakarta – Artis Nikita Mirzani tidak datang memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan hari ini, Senin 15 Oktober 2018. Nikita Mirzani mengaku sakit dan harus ke rumah sakit.

    Baca:

    Dilaporkan Nikita Mirzani ke Polisi, Sam Aliano Minta Damai

    “Karena itu tadi saya tetap bertemu dengan penyidik dan saya meminta untuk (pemeriksaan) dijadwalkan ulang,” kata Aulia Fahmi, pengacara Nikita Mirzani.

    Tak jelas sakit yang dikeluhkan atau diderita Nikita Mirzani. Tapi Aulia mengungkapkan kalau penyidik sudah setuju membuat jadwal pemanggilan baru yakni Rabu 24 Oktober 2018 mendatang.

    Aulia menerangkan, panggilan untuk jadwal pemeriksaan hari ini adalah panggilan kedua yang diterima Nikita Mirzani. Pemanggilan dilakukan terhadap pemeran film di antaranya ‘Lihat Boleh, Pegang Jangan’ itu sebagai pelapor fitnah dan penyebaran informasi bohong yang dilakukan pengusaha Sam Aliano.

    Baca juga:

    Nikita Mirzani Diperiksa Karena Gelapkan Kolor Suami?

    Polisi: Nikita Mirzani Dilaporkan Suami untuk Dua Kasus

    Fitnah dan informasi bohong yang dimaksud adalah pernyataan Sam Aliano kalau dirinya dimintai tebusan uang Rp 5 miliar oleh Nikita Mirzani. Permintaan disampaikan setelah polisi menetap Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Muda sebagai tersangka pencemaran nama baik Nikita Mirzani.

    Aulia menyatakan selama ini tidak pernah ada komunikasi yang terjalin di antara kliennya dengan Sam Aliano. "Tidak ada pertemuan tidak pernah ada percakapan, kenal juga tidak, tapi tiba-tiba dia mengklaim bahwa ada permintaan, itu yang kami laporkan,” kata Aulia.

    NADA ZEITALINI | ZW


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.