Penembakan di DPR, Polisi: Diduga Peluru Nyasar

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas pengamanan tengah berjaga di depan pintu lorong menuju ruangan politikus Partai Golkar Bambang Heri di lantai 13 gedung Nusantara I Dewan Perwakilan Rakyat. Telah terjadi penembakan di ruangan Heri sekitar pukul 14.30 WIB pada hari ini, Senin, 15 Oktober 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Petugas pengamanan tengah berjaga di depan pintu lorong menuju ruangan politikus Partai Golkar Bambang Heri di lantai 13 gedung Nusantara I Dewan Perwakilan Rakyat. Telah terjadi penembakan di ruangan Heri sekitar pukul 14.30 WIB pada hari ini, Senin, 15 Oktober 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta -Polda Metro Jaya menduga peristiwa penembakan di DPR adalah karena peluru nyasar. Penembakan itu menyebabkan kaca jendela ruangan anggota DPR RI Wenny Warouw dan Bambang Heri Purnomo berlubang dan peluru bersarang di dinding.

    Baca: Sopir Truk Tewas Kena Peluru Nyasar di Tol JORR dekat T.B Simatupang

    "Diduga ada peluru nyasar," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Senin 15 Oktober 2018.

    Argo membenarkan peristiwa penembakan yang menyasar kaca di ruangan anggota DPR RI Fraksi Gerindra dan Partai Golkar itu.

    Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Wenny Warouw mengatakan, peluru menembus kaca jendala dan menembus plafon ruangannya, 1601.

    "Peluru itu melesat di atas kepala saya. Puji Tuhan kami selamat," katanya.

    Peluru nyasar juga menempus ruangan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Herry Purnama, di ruangan 1313. Pada saat kejadian peluru nyasar tersebut, Bambang Herry Purnama sedang tidak berada di ruangan, tapi stafnya ada di ruangan.

    Baca: Warga Sukmajaya, Depok Resah dengan Temuan Peluru Nyasar

    Menurut anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Sadzily, peluru itu menembus dari kaca dan hampir mengenai staf Bambang Herry yang sedang bekerja. 



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.