Dipanggil Kasus Fahri Hamzah, Presiden PKS Sohibul Iman Mangkir

Presiden PKS Sohibul Imam didampingi elite PKS lainnya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, 9 April 2018. Dalam pemeriksaan kali ini Sohibul Imam membawa bahan bantahan atas tuduhan Fahri Hamzah berupa 49 screenshot bukti percakapan, 6 buah video dan 3 bundel kertas. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mangkir dari pemeriksaan kasus pencemaran nama baik yang diajukan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Komisaris Besar Adi Derian memastikan Sohibul idak dapat menghadiri pemeriksaan hari ini.

Baca: Fahri Hamzah vs Sohibul Iman, Besok Polisi Periksa Presiden PKS

Polisi pun berencana menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadapnya.“Ya, nanti kami panggil yang kedua lah,” ujar Adi ketika dikonfirmasi wartawan pada Selasa, 16 Oktober 2018.

Menurut Adi, Sohibul Iman tak dapat hadir lantaran ada agenda lain yang harus ia hadiri. Kabar tersebut disampaikan oleh tim kuasa hukum Sohibul.

“Sudah diinformasikan, kemudian kami minta surat. Enggak tahu suratnya sudah ada atau belum,” tutur Adi.

Polisi berencana memeriksa Sohibul Iman terkait laporan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilayangkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah beberapa waktu lalu.

Dalam kasus itu, polisi akan memeriksa Sohibul sebagai saksi. Kemarin, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan, masih ada keterangan yang perlu diperdalam sehingga perlu ada pemeriksaan lanjutan.

Pada 8 Maret 2018, Fahri Hamzah melaporkan Sohibul Iman atas dugaan kasus tindak pidana berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Laporan tersebut diterima polisi serta diberi nomor LP/1265/III/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 8 Maret 2018.

Baca: Fahri Hamzah Tanggapi Kasus Video Luna Maya Muncul Lagi, Ada Apa?

Atas laporan Fahri Hamzah itu, Presiden PKS Sohibul Iman terancam dikenai Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 311 atau 310 KUHP.






Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

17 jam lalu

Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

Demokrat menilai AHY memiliki keunggulan ketimbang Ridwan Kamil atau pun Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Anies Baswedan.


Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

20 jam lalu

Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

PKS menilai setiap warga dan relawan berhak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.


Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

23 jam lalu

Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

Sekjen NasDem Johnny G Plate tak mau berpikir negatif soal adanya penghalangan terhadap safari politik Anies Baswedan.


Hakeem Jeffries, Laki-laki Kulit Hitam Pertama yang Jadi Ketua DPR Amerika dari Partai Demokrat

1 hari lalu

Hakeem Jeffries, Laki-laki Kulit Hitam Pertama yang Jadi Ketua DPR Amerika dari Partai Demokrat

Hakeem Jeffries mencetak sejarah karena menjadi laki-laki kulit hitam pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat


Belum Berdamai dengan Penggemar Lesti Kejora, Dewi Perssik: Kuncinya Mami Saya

2 hari lalu

Belum Berdamai dengan Penggemar Lesti Kejora, Dewi Perssik: Kuncinya Mami Saya

Selebritas Dewi Perssik memenuhi undangan Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses mediasi dengan tersangka kasus dugaan pelanggaran UU ITE.


Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN, PKS: Ini Menunjukkan UU IKN Cacat dan Terburu-buru

2 hari lalu

Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN, PKS: Ini Menunjukkan UU IKN Cacat dan Terburu-buru

Menurut politikus PKS Mardani Ali Sera, usulan revisi UU IKN malah menunjukkan praktik ketatanegaraan yang tidak baik.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

2 hari lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

2 hari lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Pemerintah Umumkan Pasal Pencemaran Nama Baik Dihapus dari UU ITE

3 hari lalu

Pemerintah Umumkan Pasal Pencemaran Nama Baik Dihapus dari UU ITE

Pemerintah mengumumkan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan dihapus lewat RKUHP.


Ihwal Panglima TNI yang Diperpanjang Masa Jabatannya

7 hari lalu

Ihwal Panglima TNI yang Diperpanjang Masa Jabatannya

Ketua DPR RI Puan Maharani akan mengumumkan calon Panglima TNI pada Senin, 28 November 2022.