Jokowi Datang ke Marunda, Anies Baswedan Berterimakasih

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan saat meninjau fasilitas difabel di Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018. TEMPO/Lani Diana

    Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan saat meninjau fasilitas difabel di Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo yang biasa disapa Jokowi hari ini mendatangi kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Di sana presiden menyerahkan sertifikat tanah kepada penduduk Jakarta Utara. Dalam prosesi itu, Jokowi didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Baca: Tiru Singapura, Ini Rencana Jokowi buat Marunda 

    Menurut Anies, saat masih menjadi gubernur DKI, Jokowi berkali-kali datang ke kawasan Marunda. "Sekarang sebagai presiden, beliau datang kembali bukan hanya untuk menjenguk tapi datang untuk membagikan sertifikat," kata Anies saat memberikan sambutan, Rabu, 17 Oktober 2018.

    Anies mengatakan, pemerintah memberikan sertifikat kepada penduduk di 13 kelurahan Jakarta Utara. Hari ini ada 12 wakil warga Jakarta Utara yang menerima sertifikat tersebut. Anies mengucapkan terima kasih atas penyerahan sertifikat ini. "Bapak presiden, kalau dilihat dari wajahnya, mereka membawa sertifikat dan senyum," ujar Anies. "Insyaallah ini menjadi babak baru bagi kehidupan ibu dan bapak."

    Baca: Jokowi pun Dibuat Iri oleh Warga Rusun Marunda

    Penyerahan sertifikat ini dihadiri oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, serta Wali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau. Anies dan Sofyan terlebih dulu datang sekitar pukul 15.45 WIB. Sementara Jokowi bersama Moeldoko tiba satu jam setelahnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.