Pencemaran Kali Bekasi, Air Berbusa dan Bau Ganggu Produksi PDAM

Reporter:
Editor:

Untung Widyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Air Sungai Rawatembaga, Bekasi berbusa dan berwarna hitam. Saluran itu merupakan pemasok bahan baku air bersih ke PDAM Bekasi. TEMPO/Adi Warsono

    Air Sungai Rawatembaga, Bekasi berbusa dan berwarna hitam. Saluran itu merupakan pemasok bahan baku air bersih ke PDAM Bekasi. TEMPO/Adi Warsono

    TEMPO.CO, Bekasi –  Pencemaran kembali terjadi di Kali Bekasi yang menggangu produksi  air bersih PDAM Tirta Patriot milik Pemerintah Kota Bekasi. Sejak Kamis pagi, 18 Oktober 2018, air berbusa dengan aroma tidak sedap tercium di sepanjang sungai.

    Baca juga: Ridwan Kamil Janji Atasi Pencemaran di Kali Bekasi

    "Pengurangan produksi hampir 50 persen dari biasanya," kata juru bicara PDAM Tirta Patriot, Uci Indra Wijaya, Kamis, 18 Oktober 2018. Ia mengatakan, pengurangan produksi dimulai pukul 00.00 WIB, sampai dengan pukul 10.30, produksi air bersih untuk 31 ribu pelanggan belum normal.

    Uci mengatakan, normalnya produksi air bersih di PDAM Tirta Patriot mencapai 550 liter per detik. Namun, karena ada gangguan produksi berkurang menjadi 320 liter per detik.

    Menurut Uci, meskipun air baku tercemar berat, pihaknya memutuskan tidak menyetop produksi karena menyangkut pelayanan air bersih.

    "Risikonya biaya produksi lebih besar, karena penggunaan kimia mengurai limbah," kata Uci.

    Pencemaran di Kali Bekasi bukan kali ini saja, melainkan sudah sering terjadi. Berdasarkan pengamatan Tempo, warna air Kali Bekasi berubah menjadi hitam pekat, disertai munculnya buih layaknya salju yang menutup semua permukaan aliran sungai. Hal ini terjadi sejak Selasa pagi kemarin.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Jumhana Lutfi mengatakan, timnya kembali turun ke lapangan memeriksa kondisi pencemaran.

    Simak juga: Pencemaran di Kali Bekasi Menjadi Perhatian Pemerintah Pusat

    Ia mengatakan, hasil penyelidikan sementara bahwa pencemaran sudah terjadi sejak di perbatasan di wilayah Bantargebang. Artinya, kata dia, limbah masuk dari wilayah Bogor.

    "Kami terus koordinasi, karena wilayah itu bukan kewenangan kami," kata Jumhana.

    Ia mengatakan, butuh penanganan serius terhadap pencemaran di Kali Bekasi. Bukan hanya dilakukan oleh dua pemerintah daerah, melainkan pemerintah provinsi, dan pusat harus turun tangan. "Karena dibutuhkan biaya besar untuk restorasi," ujar Jumhana.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.