Alasan BPTJ Ingin Ganti Bus Transjakarta dengan Trem

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bersama jajaran karyawan PT Transjakarta melakukan sujud syukur atas jumlah penumpang Transjakarta yang mencapai 500 ribu orang per hari, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bersama jajaran karyawan PT Transjakarta melakukan sujud syukur atas jumlah penumpang Transjakarta yang mencapai 500 ribu orang per hari, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tengah menyiapkan konsep untuk mengganti bus Transjakarta dengan trem. Kepala BPTJ Bambang Prihartono tengah menyusun rencana pembangunan trainway atau jalur trem dalam kota di sejumlah koridor Transjakarta.

    Baca: Gaji Belum Dibayar, Satu Operator Transjakarta Tak Beroperasi

    Rencana pembangunan trem merupakan bentuk antisipasi lonjakan pengguna angkutan transportasi massal di masa mendatang, khususnya pengguna Transjakarta. 

    Bambang Prihartono mengatakan trem memiliki daya angkut lebih tinggi dibandingkan dengan bus Transjakarta lantaran bisa memiliki sampai 7 rangkaian. Sementara dalam satu bus Transjakarta hanya bisa menampung sampai puluhan penumpang. 

    "Kalau trem dalam 7 rangkaian bisa 700 orang daya angkutnya. Sekarang kita sudah memikirkan ke sana. Karena kalau semua kebijakan itu berhasil yang menyebabkan semua orang pindah ke angkutan umum, maka akan collapse bus-busnya," katanya, Kamis 18 Oktober 2018.

    Bus Transjakarta yang kecelakaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis, 20 September 2018. TEMPO/Lani Diana

    Rencana pembangunan trem telah masuk ke dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RIJT) 2019-2029 melalui Perpres 55 Tahun 2018 sehingga mempunyai payung hukum yang jelas.

    Saat ini, terdapat kecenderungan mobilitas masih dominan menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya, lebih banyak perpindahan kendaraan daripada perpindahan orang yang menyebabkan kemacetan parah. 

    Sistem transportasi yang akan diwujudkan sesuai RIJT tersebut nantinya akan lebih banyak memindahkan orang daripada memindahkan kendaraan karena berbasis angkutan umum massal.

    Bambang mengatakan rencana pembangunan trem merupakan salah satu tindak lanjut sistem ganjil-genap yang diklaim berhasil mengatasi kemacetan pada Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018. Sistem itu diteruskan hingga akhir tahun. 

    Namun sebelum membangun trem, BPTJ dan Pemerintah DKI akan terlebih dahulu memberlakukan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) secara bertahap di sejumlah ruas jalan yang rencananya akan dimulai pada 2019.

    Di sisi, dia belum memaparkan lebih jauh terkait koridor Transjakarta mana saja yang akan dijadikan proyek percontohan pada proyek trainway tersebut.

    Pemerintah juga akan memanfaatkan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan proyek ini.

    "Belum ada angka investasinya. Masih perlu kajian dulu. Baru siapkan pilot project," ujarnya.

    Menurut Bambang, penggantian bus Transjakarta ke angkutan trem diharapkan bisa memperluas jangkauan transportasi massal Jabodetabek, apalagi didukung dengan proyek Light Rail Transit atau Lintas Rel Terpadu dan Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu yang akan beroperasi 2019. 

    Hal itu sesuai dari RIJT bahwa cakupan layanan angkutan umum perkotaan harus mencapai 80 persen dari panjang jalan dan setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/pengumpan (feeder) yang diintegrasikan dengan jaringan utama melalui satu simpul transportasi perkotaan. 

    Dalam RIJT, dari sisi pergerakan orang disebutkan bahwa 60 persen pergerakan orang harus menggunakan angkutan umum massal perkotaan pada 2029.

    Baca: Sering Kecelakaan, Ini Sanksi untuk Transjakarta

    Kepala BPTJ memperkirakan rata-rata laju kendaraan akan mencapai 23 kilometer per jam pada 2019. dan 70 kilometer per jam pada 2029. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.