Tolak Buruh, DKI Ikuti Pusat Cuma Menaikkan UMP 2019 8,03 Persen

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Seorang massa membentangkan banner saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta, 25 November 2017. Sejumlah massa buruh berunjuk rasa menolak upah murah berdasarkan PP 78/2015. Tempo/Ilham Fikri

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti instruksi pemerintah pusat terkait kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2019. Kepala Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan kenaikan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yakni sebesar 8,03%.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI tidak akan memilih permintaan sebagian koalisi buruh yang berharap penetapan UMP 2019 mengikuti komponen hidup layak (KHL).

Baca : Sandiaga Uno Resmikan Kartu Pekerja DKI, Begini Syaratnya

"Survei KHL yang dilakukan Dinasker DKI hasilnya hanya Rp 3,9 juta. Kenaikan ini lebih rendah dibanding PP 78/2015 yakni 8,03% maka UMP DKI tahun depan menjadi Rp3,94 juta," ujarnya ketika dikonfirmasi, Minggu, 21 Oktober 2018.

Seperti diketahui, UMP DKI 2018 dipatok Rp 3,6 juta. Jika mengacu pada PP 78/2015 maka pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun, inflasi di Ibu Kota sepanjang 2017 mencapai 3,72% dan pertumbuhan ekonomi 6,22%.

Meski mengikuti keputusan pemerintan, Andri menegaskan Pemprov DKI tak akan lepas tangan begitu saja terkait UMP pekerja. Pasalnya, pemerintah sudah menyiapkan program subsidi bagi buruh yang bekerja di Ibu Kota.

Bahkan, lanjutnya, program pemberian subsidi tersebut sudah dilaksakana sejak tahun lalu walapun masih diberikan secara terbatas, yakni hanya berlaku bagi buruh yang mendapat gaji setara UMP.

"Tahun ini kami akan mengajukan penghapusan batasan sehingga seluruh buruh berhak mendapatkan subsidi untuk naik Transjakarta gratis. Anak anak buruh juga akan mendapatkan KJP [Kartu Jakarta Pintar] dan sebagainya," jelasnya.

Ketetapan UMP 2019 tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B.240/M.NAKER/PHI9SK-UPAH/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018.

Simak juga :
Kata Anies Baswedan Soal DKI Hibahkan Rp 1,4 Miliar Buat Kontingen Pesparani

Besaran kenaikan upah minimum sebesar 8,03% mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, di mana formulasi penghitungan didasarkan pada UMP tahun berjalan dikalikan dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Inflasi nasional ditetapkan sebesar 2,88% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,15%. UMP 2019 harus ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur secara serentak pada 1 November 2018.

BISNIS






Demo Buruh Bubar, Lalu Lintas di Lokasi Sempat Tersendat

2 hari lalu

Demo Buruh Bubar, Lalu Lintas di Lokasi Sempat Tersendat

Massa buruh yang berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta mulai membubarkan diri. Lalu lintas di sekitarnya sempat tersendat.


Tuntut Heru Budi Putuskan UMP 2023 Naik 10 Persen, Buruh: Angka yang Wajar untuk Jakarta

2 hari lalu

Tuntut Heru Budi Putuskan UMP 2023 Naik 10 Persen, Buruh: Angka yang Wajar untuk Jakarta

Buruh menggelar demonstasi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat hari ini sehubungan dengan UMP Jakarta 2023. Mereka menolak keputusan Heru Budi.


Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

3 hari lalu

Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

Kenaikan UMK 2023 sebesar 9,65 persen diklaim paling moderat dan rasional.


Serikat Pekerja Desak Heru Budi Hartono Revisi UMP DKI 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

3 hari lalu

Serikat Pekerja Desak Heru Budi Hartono Revisi UMP DKI 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

Serikat pekerja mendesak Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono merevisi besaran UMP DKI 2023 menjadi Rp 51 juta atau naik 10,5 persen.


Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

3 hari lalu

Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

Sejumlah serikat buruh dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan UMP DKI Jakarta 2023.


China Semangat Lockdown, Dampaknya dari Demonstrasi sampai 20 Ribu Buruh Mundur

4 hari lalu

China Semangat Lockdown, Dampaknya dari Demonstrasi sampai 20 Ribu Buruh Mundur

Pemerintah China semakin banyak memberlakukan lockdown di kota-kota karena antisipasi penyebaran Covid-19. Protes anti-lockdown terus berlangsung.


Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

4 hari lalu

Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

Presiden Aspek menilai angka 5,6 persen tidak sesuai dengan perumusan penetapan UMP yang terdapat dalam Permenaker.


Buruh Tolak Penetapan UMP: Ada 5 Poin Sorotan dan Ancam Demo Besar

5 hari lalu

Buruh Tolak Penetapan UMP: Ada 5 Poin Sorotan dan Ancam Demo Besar

Sebelumnya, 33 gubernur telah mematok kenaikan UMP 2023 yang berlaku mulai 1 Januari. Banten, misalnya, menetapkan UMP pada 2023 naik 6,4 persen.


Naik 7,8 Persen, UMP Aceh 2023 Jadi Rp 3,41 Juta

5 hari lalu

Naik 7,8 Persen, UMP Aceh 2023 Jadi Rp 3,41 Juta

Pemerintah Aceh telah melakukan penyesuaian dan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Aceh untuk 2023 sebesar Rp3,41 juta.


Akui Sudah Kantongi Angka Usulan UMK Solo 2023, Gibran: Kita Ingin Win-Win Solution

6 hari lalu

Akui Sudah Kantongi Angka Usulan UMK Solo 2023, Gibran: Kita Ingin Win-Win Solution

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan angka-angka UMK Solo mengacu pada regulasi yang ada.