Korupsi Jalan Nangka Depok, Nur Mahmudi Dicekal ke Luar Negeri

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail memasuki mobilnya seusai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek pelebaran jalan, di Polres Kota Depok, Jawa Barat, Kamis malam, 13 September 2018. Pengacara Nur Mahmudi Ismail, Iim Abdul Halim menyampaikan polisi menyetujui pengajuan penangguhan penahanan untuk Mantan Wali Kota Depok dua periode itu. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail memasuki mobilnya seusai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek pelebaran jalan, di Polres Kota Depok, Jawa Barat, Kamis malam, 13 September 2018. Pengacara Nur Mahmudi Ismail, Iim Abdul Halim menyampaikan polisi menyetujui pengajuan penangguhan penahanan untuk Mantan Wali Kota Depok dua periode itu. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan polisi mencekal mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, bepergian ke luar negeri.

    Baca juga: Polisi Melengkapi Berkas Korupsi Nur Mahmudi Ismail dari Kejari

    Menurut dia, surat pencekalan itu telah disampaikan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kamis, 18 Oktober 2018. “Pencekalan berlaku selama enam bulan ke depan,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 22 Oktober 2018.

    Sebelumnya, polisi mencekal Nur Mahmudi bepergian ke luar negeri hingga 22 September 2018. Pencekalan dilakukan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pelebaran jalan.

    Ada dua tersangka dalam kasus korupsi yang diperhitungkan merugikan negara Rp 10 miliar tersebut. Seorang lain yang ditetapkan tersangka adalah mantan Sekretaris Kota Depok, Harry Prihanto. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Agustus 2018.

    Baca juga: Wali Kota Rahmat Effendi ke Balai Kota DKI Terkait Dana Hibah

    Nur Mahmudi terseret dugaan korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok. Pengusutan proyek yang diduga menggasak uang negara Rp 10 miliar tersebut dilakukan sejak pertengahan 2017. Proyek pelebaran jalan itu mestinya dilaksanakan pada 2015. Jalan itu rencananya dilebarkan menjadi 14 meter dari semula lebih-kurang 5 meter.

    Belanja lahan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok masa Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail pada 2013, 2015, dan 2016. Namun hingga saat ini kondisi Jalan Nangka tak berubah, padahal dana sudah mengucur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peta Bencana Sejumlah Sudut Banjir Jakarta di Akhir Februari 2020

    Jakarta dilanda hujan sejak dini hari Rabu, 25 Februari 2020. PetaBencana.id melansir sejumlah sudut yang digenangi banjir Jakarta hingga pukul 15.00.