Kasus Fahri Hamzah, Polisi Panggil Lagi Presiden PKS Besok

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjawab pertanyaan media sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, 17 Juli 2018. Pada 8 Maret 2018, Fahri melaporkan Sohibul Iman atas dugaan kasus tindak pidana berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi panggil Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman untuk bersaksi dalam kasus Fahri Hamzah pada Selasa, 23 Oktober 2018.

Baca: Batal Cabut Laporan Presiden PKS, Ini Kata Fahri Hamzah

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan Sohibul Iman akan diperiksa sebagai saksi dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

“Pemeriksaan akan dilaksanakan besok sekitar jam 10.00 WIB di Direktorat Krimsus,” ujar Argo di Polda Metro Jaya.

Selasa pekan lalu, Presiden PKS mangkir dari panggilan polisi. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Adi Derian mengatakan saat itu Sohibul tak dapat hadir lantaran ada agenda lain yang harus ia hadiri. Kabar tersebut disampaikan oleh tim kuasa hukum Sohibul.

Argo Yuwono mengatakan Sohibul Iman dipanggil kembali karena masih ada keterangan yang perlu diperdalam sehingga perlu ada pemeriksaan lanjutan.

Pada 8 Maret 2018, Fahri Hamzah melaporkan Sohibul Iman atas dugaan kasus tindak pidana berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Laporan tersebut diterima polisi serta diberi nomor LP/1265/III/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 8 Maret 2018.

Atas laporan Fahri Hamzah itu, Presiden PKS Sohibul Iman terancam dikenai Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 311 atau 310 KUHP.

Pelaporan Fahri Hamzah terhadap Sohibul Iman berawal ketika dirinya dipecat dari PKS. Ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Desember 2016. PN Jakarta Selatan memutuskan pemecatan Fahri tidak sah dan menghukum PKS membayar Rp 30 miliar kepada Fahri.

Baca: Dipanggil Kasus Fahri Hamzah, Presiden PKS Sohibul Iman Mangkir

Atas putusan Pengadilan Jakarta Selatan, PKS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak upaya banding yang diajukan PKS. Di tingkat Mahkamah Agung, Fahri Hamzah kembali menang.






Anies Baswedan Dinilai Beri Sinyal ke AHY Untuk Jadi Cawapresnya

7 jam lalu

Anies Baswedan Dinilai Beri Sinyal ke AHY Untuk Jadi Cawapresnya

Peluang AHY menjadi pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024 dinilai menguat.


Profil Hillary Brigitta Lasut, Anggota DPR yang Laporkan Komika Mamat Alkatiri

7 jam lalu

Profil Hillary Brigitta Lasut, Anggota DPR yang Laporkan Komika Mamat Alkatiri

Hillary Brigitta Lasut melaporkan komika Mamat Alkatiri dengan pasal pencemaran nama baik. Ini profil anggota DPR termuda.


Soal Pengganti Anies Baswedan, Kemendagri : Sudah Diputuskan TPA

7 jam lalu

Soal Pengganti Anies Baswedan, Kemendagri : Sudah Diputuskan TPA

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono disebut sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Anies Baswedan.


Mamat Alkatiri Dilaporkan Pasal Pencemaran Nama Baik, Ini Profil Komika Asal Fakfak

10 jam lalu

Mamat Alkatiri Dilaporkan Pasal Pencemaran Nama Baik, Ini Profil Komika Asal Fakfak

Mamat Alkatiri asal Fakfak, Papua Barat ini dilaporkan Hillary Brigitta Laut dengan pasal pencemaran nama baik. Ini profil komika itu.


Anies Baswedan Bertemu AHY, Koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS Disebut Sudah 90 Persen

10 jam lalu

Anies Baswedan Bertemu AHY, Koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS Disebut Sudah 90 Persen

Pertemuan Anies Baswedan dengan AHY disebut membuat koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS sudah 90 persen terwujud.


Anies Baswedan Belum Dideklarasikan Sebagai Capres, Ini Penjelasan Partai Demokrat

11 jam lalu

Anies Baswedan Belum Dideklarasikan Sebagai Capres, Ini Penjelasan Partai Demokrat

Partai Demokrat mempersilakan Anies Baswedan untuk bertemu dengan partai calon koalisi lainnya sebelum menggelar deklarasi.


Majelis Warga: PKS dan Partai Demokrat akan Segera Deklarasikan Anies Baswedan Sebagai Capres

1 hari lalu

Majelis Warga: PKS dan Partai Demokrat akan Segera Deklarasikan Anies Baswedan Sebagai Capres

Majelis Warga menyebut PKS dan Partai Demokrat sedang mencari waktu yang tepat untuk mendeklarasikan Anies Baswedann sebagai calon presiden.


Anies Baswedan Dapat Dukungan dari Sejumlah Partai di Yogyakarta untuk Maju pada Pilpres 2024

1 hari lalu

Anies Baswedan Dapat Dukungan dari Sejumlah Partai di Yogyakarta untuk Maju pada Pilpres 2024

Sejumlah pengurus partai di wilayah DI Yogyakarta menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan agar maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.


Hillary Brigita Lasut Laporkan Mamat Alkatiri, Ahli Hukum Pidana: Mestinya Politisi Bisa Lebih Toleran

1 hari lalu

Hillary Brigita Lasut Laporkan Mamat Alkatiri, Ahli Hukum Pidana: Mestinya Politisi Bisa Lebih Toleran

Pelaporan Mamat Alkatiri atas dugaan pencemaran nama baik anggota DPR Hillary Brigitta Lasut dianggap berlebihan.


Anies Diusung NasDem, PKS: Jangan Ada Lagi Upaya Kriminalisasi

2 hari lalu

Anies Diusung NasDem, PKS: Jangan Ada Lagi Upaya Kriminalisasi

Mardani menampik jika partainya disebut menunggu status Anies Baswedan di kasus Formula E sebelum dideklarasikan jadi capres.