Polisi Kirim Balik Berkas Korupsi Nur Mahmudi Ismail ke Jaksa

Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dimintai keterangan oleh wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Polres Kota Depok, Jawa Barat, Kamis malam, 13 September 2018. Politikus yang juga pernah menjadi Menteri Kehutanan itu disangka merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam proyek pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka dalam proyek yang dikerjakan sejak 2015 itu. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Depok - Polres Kota Depok menyerahkan kembali berkas penyidikan kasus korupsi mantan Wali Kota Depok dua periode Nur Mahmudi Ismail ke kejaksaan. Berkas termasuk milik Harry Prihanto, mantan Sekretaris Kota Depok, yang bersama Nur Mahmudi Ismail telah merugikan negara senilai Rp 10 miliar dalam proyek pelebaran jalan.

Baca:
Jaksa Minta Polisi Lengkapi Berkas Pemeriksaan Nur Mahmudi Ismail

Berkas dua tersangka sudah pernah diserahkan ke jaksa namun dikembalikan karena dianggap belum lengkap. “Tadi siang diserahkan kembali ke kejaksaan,” kata Kepala Bagian Humas Polres Kota Depok, Ajun Komisaris Firdaus, Senin 22 Oktober 2018. 

Proyek jalan yang dimaksud adalah pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok. Proyek mestinya sudah mulai bergulir pada 2015. Rencananya jalan akan dilebarkan menjadi 14 meter dari eksisting kurang lebih 5 meter. Namun hingga kini tak terealisasi.

Polisi lalu mengusut proyek yang diduga menggasak uang negara Rp 10 miliar tersebut sejak pertengahan 2017. Penetapan tersangka setelah melalui pemeriksaan sejumlah besar saksi. 

Baca:
Diperiksa Belasan Jam, Nur Mahmudi Ismail Lolos dari Penahanan

Untuk penyidikan yang sedang berjalan itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan bahwa penyidik telah meminta perpanjangan masa pencekalan Nur Mahmudi Ismail. Surat pencekalan itu telah disampaikan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kamis, 18 Oktober 2018.

“Pencekalan berlaku selama enam bulan ke depan,” ujar Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 22 Oktober 2018.

Baca: 
Korupsi Proyek Jalan, Nur Mahmudi Ismail Bantah Bantu Proses Izin

Sebelumnya polisi telah meminta Nur Mahmudi Ismail dicekal bepergian ke luar negeri hingga 22 September 2018. Pencekalan dilakukan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pelebaran jalan pada 20 Agustus 2018.






SMAN 2 Depok Bantah Ada Diskriminasi ke Siswa Kristen, Kepsek Jelaskan Peristiwanya

11 jam lalu

SMAN 2 Depok Bantah Ada Diskriminasi ke Siswa Kristen, Kepsek Jelaskan Peristiwanya

Viral foto di media sosial dengan narasi belasan siswa Kristen SMAN 2 Depok sedang melakukan peribadatan di tangga dan selasar sekolah.


Wali Kota Depok: Raperda Kota Religius Urus Masalah yang Tak Disentuh Kementerian Agama

1 hari lalu

Wali Kota Depok: Raperda Kota Religius Urus Masalah yang Tak Disentuh Kementerian Agama

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan Raperda Kota Religius tidak mengurus ibadah personal. Ditolak Pemprov Jabar dan Kemendagri.


Ayah Akseyna Datangi Kompolnas, Berikan Petisi, dan Informasi Bentuk Tim Khusus

2 hari lalu

Ayah Akseyna Datangi Kompolnas, Berikan Petisi, dan Informasi Bentuk Tim Khusus

Ayah Akseyna Ahad Dori, Mardoto, mendatangi Komisi Kepolisian Nasional, Rabu, 5 Oktober 2022, untuk berdiksui perihal anaknya dan memberikan petisi.


Perda Kota Religius Ditolak, Ketua Pansus: Isinya Tidak Mengatur Soal Hubungan Manusia dengan Tuhan

3 hari lalu

Perda Kota Religius Ditolak, Ketua Pansus: Isinya Tidak Mengatur Soal Hubungan Manusia dengan Tuhan

Perda Kota Religius itu bertujuan untuk memberikan payung hukum kegiatan Pemerintah Kota Depok yang mengusung visi Unggul, Nyaman dan Religius.


Perda Kota Religius Kota Depok Ditolak, Pemprov Jawa Barat Sudah Beri Sinyal Sejak Januari

3 hari lalu

Perda Kota Religius Kota Depok Ditolak, Pemprov Jawa Barat Sudah Beri Sinyal Sejak Januari

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyayangkan rancangan Perda Kota Religius tidak bisa disahkan menjadi peraturan daerah.


Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

3 hari lalu

Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

Kemendagri menyatakan penolakan Perda Kota Religius di Kota Depok dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.


Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

4 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

Fraksi PDIP sebut penolakan Perda Kota Religius itu sentilan keras terhadap Pemerintah Kota Depok agar tidak terlalu memaksakan kehendak.


Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

4 hari lalu

Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

Gaduh dugaan kriminalisasi Anies Baswedan, KPK menyayangkan penanganan kasus korupsi Formula E diseret-seret dalam kepentingan politik.


Mantan Perdana Menteri Boyko Borissov Maju Lagi di Pemilu Bulgaria

4 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Boyko Borissov Maju Lagi di Pemilu Bulgaria

Partai GERB milik mantan Perdana Menteri Boyko Borissov maju dalam pemilu hari Minggu kemarin. GERB diprediksi menang tipis


Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

5 hari lalu

Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

Stranas Pencegahan Korupsi merekomendasikan pemerintah untuk melakukan review terhadap regulasi yang abu-abu soal imporasi produk hortikultura.