Dana Hibah Kemitraan Bekasi 2019, DPRD DKI: Ditentukan di Banggar

Editor

Dwi Arjanto

Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Komisi A Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Syarif menyatakan, anggaran dana hibah kemitraan untuk Pemerintah Kota Bekasi bakal dibahas dalam badan anggaran alias banggar besar.

Menurut dia, Komisi A DPRD DKI tak perlu membahas lagi ihwal pemberian bantuan dana untuk Pemkot Bekasi.

"Kalau kemitraan sebetulnya proyek untuk dibahas di banggar besar," kata Syarif di ruang rapat Komisi A DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Oktober 2018.

Baca : Dana Hibah untuk Kota Bekasi Direvisi dari Rp 1 T menjadi Rp 545 Miliar

Saat rapat, Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari menanyakan apakah anggota dewan dapat menambah kucuran dana hibah kemintraan untuk Pemkot Bekasi. Hal ini ditanyakan sebelum Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi menggelar rapat bersama besok membahas kerja sama pengelolaan sampah kedua kota itu.

"Kami mohon apakah bisa dilakukan penebalan," tanya Premi.

Menurut dia, pihaknya dan Komisi A DPRD DKI sebelumnya telah membahas anggaran bantuan dana untuk Bekasi yang bakal masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019.

Keduanya sepakat memasukkan dana wajib sebesar Rp 141 miliar dan dana hibah kemitraan sebesar Rp 15 miliar.

Simak juga :
3 Wahana Dipasangi Tunggak Pajak, TMII: Kami Kecewa dan Menyayangkan

Pembahasan dana hibah kemitraan ini mencuat setelah Pemkot Bekasi melarang 51 truk sampah DKI masuk TPST Bantargebang, Bekasi pada 17 Oktober 2018. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyinggung dana hibah kemitraan DKI yang tersendat.

Padahal, kata Rahmat, kucuran dana hibah lancar setiap tahunnya di era pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.






Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

11 jam lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

2 hari lalu

Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

Pemerintah Kota Bekasi menetapkan anggaran karangan bunga sebesar Rp 1,1 miliar dalam APBD tahun 2022.


DKI Gandeng Tangsel dan Kota Bekasi untuk Uji Emisi Kendaraan Bermotor

5 hari lalu

DKI Gandeng Tangsel dan Kota Bekasi untuk Uji Emisi Kendaraan Bermotor

Dinas Lingkungan DKI Jakarta menggandeng Tangsel dan Kota Bekasi untuk menggelar uji emisi kendaraan bermotor.


Anies Baswedan Akan Lengser, PDIP Menyoal Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Gerindra dan PAN Apresiasi

8 hari lalu

Anies Baswedan Akan Lengser, PDIP Menyoal Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Gerindra dan PAN Apresiasi

Rumah sakit yang diubah menjadi rumah sehat oleh Anies Baswedan diinilai politikus PDIP akan tenggelam seiring berakhirnya jabatan dia.


Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan DP Nol Rupiah Meski Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur

10 hari lalu

Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan DP Nol Rupiah Meski Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi tetap akan melanjutkan program DP Nol Rupiah setelah Anies Baswedan tak lagi jadi gubernur. Harus ada terobosan.


Proyek Triliunan Rupiah Sekadar Lewat, Jakpro akan Bagi-bagi Proyek untuk Anak Usaha

10 hari lalu

Proyek Triliunan Rupiah Sekadar Lewat, Jakpro akan Bagi-bagi Proyek untuk Anak Usaha

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto menyebut, pihaknya akan fokus mereformasi anak usaha. Menurut dia, Jakpro bakal memprioritaskan anak usaha sebagai penerima proyek agar meraup untung.


Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

10 hari lalu

Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

Dirjen Kemendagri Bahtiar menyampaikan terima kasih ke DPRD DKI karena mengusulkan dirinya sebagai calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

10 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Diusulkan sebagai Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi Hartono Bicara Mekanisme

10 hari lalu

Diusulkan sebagai Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi Hartono Bicara Mekanisme

Heru Budi Hartono menyerahkan soal proses penetapan Penjabat Gubernur atau Pj Gubernur DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri.


Ketua DPRD DKI Temukan Banyak Masalah Pergantian Pejabat di Era Anies Baswedan

10 hari lalu

Ketua DPRD DKI Temukan Banyak Masalah Pergantian Pejabat di Era Anies Baswedan

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi siap membuka masalah pergantian pejabat di era Gubernur Anies Baswedan di pansus DPRD.