Insiden Pembakaran Bendera di Garut, Ini Kritik Jimly Asshiddiqie

Ketua Pembina Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Jimly Asshiddiqie memberi sambutan saat pelantikan mahasiswa baru OSMA 2018 di Universitas Al Azhar, Jakarta, 22 September 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie di Universitas Indonesia Depok menanggapi aksi pembakaran bendera di Garut sebagai budaya berpolitik belum matang.

“Tidak perlu bendera dibakar-bakar” ujar Jimly di kampus Universitas Indonesia Depok Kamis 25 Oktober 2018.

Baca : HMI Batal Demonstrasi di Kantor GP Ansor Soal Pembakaran Bendera Tauhid

Menurut dia budaya politik di Indonesia masih mengutakaman emoasi. Kalau sesama ormas tidak perlu saling bakar atribut. “Nggak perlu juga (ormas) mengambil fungsi negara.”.

Pada masa lalu kata Jimly bahwa ormas FPI sering mengambil fungsi negara. Harusnya itu menjadi pelajaran dari kejadian sebelumnya tidak boleh ada ormas yang mengambil tugas polisi. “Giliran di sebelah lain yakni Banser sama juga mengambil fungsi negara” dia memaparkan.
 
Ia menjelaskan bahwa permasalahan utama bukan pada perdebatan itu bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau bukan. Hal itu pastinya punya makna simbolik. “Sama saja dengan palu arit. Apakah palu arit otomatis sama dengan PKI? Sudah jaman kayak begini masa masih tersinggung soal palu arit” kata Jimly.
 
Permasalahan pokok tutur dia bahwa masyarakat Indonesia tidak dewasa dalam membangun kultur politik. Sebagai contoh di Rusia setelah perubahan menjadi negara demokrasi. “Palu arit tidak dibakarmalah di Universitas Moscow masih jadi simbol di atas gedung tertinggi,” Jimly menambahkan.
 
Menurut dia simbol palu arit di di Rusia malah dijadikan warisan sejarah. Jadi partai mau simbol dari komunis tidak dilarang. 

Jimly mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak mengulangi kesalahan saat pembantaian bekas anggota Parta Komunis Indonesia (PKI). Bahkan ditingkat masyarakat tetangga pun dipersekusi. “Itu budaya feodal yanh harus dihentikan kebiasaan seperti itu“ ujar dia.
 
Jadi mempersekusi bekas anggota HTI kata Jimly tidak perlu dilakukan. Mereka juga manusia biasa yang sempat menjadi anggota organisasi yang sah. “Organisasinya bubar tapi tidak perlu dikriminalisasi. Ngapain juga benderanya dicari-cari kan nggak ada nama organisasi. Kan semua orang pake bendera kayak begitu.”

Sebelumnya, peristiwa pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid terjadi di Alun-alun Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat pada Ahad 21 Oktober 2018. Aksi pembakaran bendera itu terekam dalam sebuah video berdurasi lebih-kurang 02.05 menit yang viral di media sosial. Dalam video itu, tampak belasan orang berseragam Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU).

Baca juga :
Pengamat: Kini Saatnya DKI Berlakukan Ganjil Genap Sepeda Motor

Tak hanya bendera, mereka juga nampak membakar ikat kepala berwarna hitam bertuliskan aksara arab itu. Agar kedua benda lebih cepat dilalap api, mereka menggunakan koran yang juga telah disulut. Sementara itu, ada salah satu dari mereka yang mengibarkan bendera Merah Putih berukuran besar.

Pengurus Pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor sudah menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan terkait insiden pembakaran bendera itu pada Rabu 24 Oktober 2018 di Jakarta.

IRSYAN HASYIM | TAUFIQ SIDDIQ

 
 





MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

1 jam lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

MK menolak gugatan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan presidential threshold 20 persen yang diajukan PKS


Dukung Mahsa Amini, Angelina Jolie: Perempuan Iran Tak Butuh Polisi Moral dan Pikiran Dikontrol

3 jam lalu

Dukung Mahsa Amini, Angelina Jolie: Perempuan Iran Tak Butuh Polisi Moral dan Pikiran Dikontrol

Angelina Jolie menuturkan, perempuan Iran membutuhkan kebebasan dirinya sebagai orang yang merdeka dan hidup tanpa kekerasan.


Tindak Represif Iran Tak Bisa Hentikan Demo Kematian Mahsa Amini

1 hari lalu

Tindak Represif Iran Tak Bisa Hentikan Demo Kematian Mahsa Amini

Protes atas kematian wanita muda Iran, Mahsa Amini, masih berkecamuk. Korban tewas dan luka terus berjatuhan


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

1 hari lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

1 hari lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

2 hari lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

2 hari lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

2 hari lalu

Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029 mengajukan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar Jokowi bisa jadi Wapres


MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

2 hari lalu

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.


Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

2 hari lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.