HMI Batal Unjuk Rasa Pembakaran Bendera, Banser Tetap Siaga

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Banser berjaga di kantor GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Nomor 164, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Oktober 2018. Tempo/M Yusuf Manurung

    Anggota Banser berjaga di kantor GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Nomor 164, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Oktober 2018. Tempo/M Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) membatalkan rencana unjuk rasa di Kantor Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor di Jalan Kramat Raya, Nomor 164, Jakarta Pusat. Unjuk rasa itu terkait insiden pembakaran bendera pada Hari Santri Nasional di Garut, Jawa Barat.

    Baca: HMI Bakal Berdemo, GP Ansor Kerahkan 2 Ribu Personel

    Hingga berita ini ditulis, belum didapat konfirmasi dari HMI ihwal pembatalan itu. Kabar pembatalan diperolah dari Pagi juru bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono. "Tidak jadi," ujar Argo, Jumat, 26 Oktober 2018.

    Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor DKI Jakarta Abdul Azis mengatakan anggota banser tetap berjaga meski sudah mendapat informasi tentang pembatalan unjuk rasa. Menurut dia, penjagaan saat ini sebagai langkah preventif apabila ada unjuk rasa dari kelompok lain. "Anggota Banser tidak boleh keluar (kantor GP Ansor dan PBNU), takut memancing provokasi," kata Abdul.

    Berdasarkan pantauan Tempo, belasan anggota Banser terlihat berjaga di halaman depan kantor GP Ansor. Sedangkan anggota Banser yang jumlahnya melebihi seratus orang, berkumpul di bagian belakang.

    Sebelumnya, pengurus GP Ansor telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepolisian tentang pengerahan 2.000 anggota Banser di kantor GP Ansor. Pengerahan itu dilakukan terkait rencana unjuk rasa untuk memprotes pembakaran bendera di Garut yang dimotori HMI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.