Alasan DPRD DKI Rekomendasikan Banggar Tambah Dana Hibah Bekasi

Editor

Dwi Arjanto

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai melaksanakan pertemuan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 22 Oktober 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi A Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui membahas penambahan anggaran bantuan dana hibah untuk Pemerintah Kota Bekasi. Anggota Komisi A, Gembong Warsono, menyatakan persetujuan itu lantaran Pemerintah DKI Jakarta masih bergantung pada Pemkot Bekasi dalam mengelola sampah.

"Karena kita punya ketergantungan itu maka disetujuilah angka yang diajukan oleh biro pemerintahan," kata Gembong saat dihubungi, Jumat, 26 Oktober 2018.

Baca : Bekasi Usul Dana Hibah ke DKI Rp 582,9 Miliar, Ini Rinciannya

Pemerintah DKI mengajukan penebalan anggaran untuk Pemkot Bekasi sehubungan dengan dana hibah kemitraan 2019. Hal itu disampaikan saat rapat komisi anggota dewan bersama Pemerintah DKI pada Rabu, 24 Oktober 2018.

Permohonan penebalan itu berdasarkan pengajuan dana hibah kemitraan sebesar Rp 582,9 miliar. Sebelumnya, anggota dewan sepakat memasukkan bantuan keuangan untuk Pemkot Bekasi sebesar Rp 153 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2019. Bantuan keuangan itu terdiri dari dana wajib (kompensasi bau sampah) Rp 141 miliar dan sisanya dana sukarela (hibah kemitraan).

Gembong memaparkan, Pemkot Bekasi harus mengikuti mekanisme yang ada untuk mengajukan tambahan dana. Menurut dia, Pemkot Bekasi telah mengikuti mekanisme hingga tuntas. Karena itulah, Pemerintah DKI mengusulkan penambahan dana Rp 582,9 miliar.

Simak juga :
Insiden Pembakaran Bendera di Garut, Ini Kritik Jimly Asshiddiqie
HMI Batal Demonstrasi di Kantor GP Ansor Soal Pembakaran Bendera

"Kajian sudah clear di biro pemerintahan sehingga diajukan. Dan komisi A menyetujui itu," ucap dia.

Gembong berujar, pihaknya akan merekomendasikan penambahan dana hibah dalam rapat badan anggaran alias banggar DPRD DKI. Banggar dijadwalkan berlangsung satu atau dua pekan mendatang.






DPRD DKI Soroti Rendahnya Realisasi Pendapatan Pajak, Pendapatan Jakarta Jauh dari Target

11 jam lalu

DPRD DKI Soroti Rendahnya Realisasi Pendapatan Pajak, Pendapatan Jakarta Jauh dari Target

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta diminta memaksimalkan pemungutan pajak daerah pada triwulan terakhir.


2 Investor Cina dan 1 Prancis Incar ITF Sunter, Mandek 4 Tahun setelah Anies Groundbreaking

19 jam lalu

2 Investor Cina dan 1 Prancis Incar ITF Sunter, Mandek 4 Tahun setelah Anies Groundbreaking

DKI Jakarta memastikan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terpadu atau ITF Sunter di Jakarta Utara saat ini masuk proses seleksi mitra.


KKP Terapkan Skema Baru Edukasi Penanganan Sampah Laut

1 hari lalu

KKP Terapkan Skema Baru Edukasi Penanganan Sampah Laut

Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) merupakan aksi nyata mengentaskan persoalan sampah plastik di wilayah pesisir dan laut


Wagub Riza Patria Bakal Panggil Manajemen Transjakarta soal Halte Bundaran HI

1 hari lalu

Wagub Riza Patria Bakal Panggil Manajemen Transjakarta soal Halte Bundaran HI

Revitalisasi Halte Transjakarta Bundaran HI yang dinilai mengganggu cagar budaya Patung Selamat Datang.


Pameran Tunggal di Bandung, Seniman Bogor Ridwan Manantik Angkat Isu Sampah

3 hari lalu

Pameran Tunggal di Bandung, Seniman Bogor Ridwan Manantik Angkat Isu Sampah

Dalam pameran tunggal kali ini, karya Ridwan Manantik tidak lagi menjadikan sampah sebagai obyek melainkan subyek.


Tak Ada Tempat Sampah di Sekolah Net Zero, Palajar Dibiasakan Tidak Memproduksi Sampah

4 hari lalu

Tak Ada Tempat Sampah di Sekolah Net Zero, Palajar Dibiasakan Tidak Memproduksi Sampah

Sebagai sekolah net zero, jumlah tempat sampah di SDN Ragunan 08 Pagi dikurangi. Agar siswanya tak terbiasa memproduksi sampah.


DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

7 hari lalu

DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

Pemprov DKI harus mempunyai perjanjian kerja sama dengan pengembang Pulau G bila ingin memanfaatkan pulau reklamasi itu.


Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

7 hari lalu

Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP mendesak Presiden Jokowi segera menunjuk Penjabat Gubernur DKI. Anies Baswedan masih bikin keputusan strategis jelang akhir jabatan.


DPRD DKI Sebut 3 Calon Pj Gubernur DKI Mumpuni, Jokowi Tinggal Pilih Salah Satu

7 hari lalu

DPRD DKI Sebut 3 Calon Pj Gubernur DKI Mumpuni, Jokowi Tinggal Pilih Salah Satu

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menilai 3 calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan mumpuni semua. Presiden Jokowi tinggal pilih salah satu.


Bangun Penyaringan Sampah di Kali Ciliwung, DKI Harus Izin Kementerian PUPR

9 hari lalu

Bangun Penyaringan Sampah di Kali Ciliwung, DKI Harus Izin Kementerian PUPR

DKI Jakarta bebaskan 33 bidang lahan untuk pembangunan penyaringan sampah di Kali Ciliwung segmen TB Simatupang. Kurangi beban Pintu Air Manggarai.