Ini 4 Pertimbangan Hakim PT Bebaskan Nelayan Pulau Pari

Puluhan nelayan Pulau Pari menggelar aksi di depan Pengadilan Negri (PN) Jakarta Utara, Jakarta, 24 Oktober 2017. Dalam aksi ini para nelayan menyatakan solidaritas dan menuntut keadilan terhadap teman mereka yang menjadi tersangka atas kasus pungli Maret lalu. Tempo/Ilham Fikri

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Selamatkan Pulau Pari mengungkap upaya banding tiga nelayan Pulau Pari telah dikabulkan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ketiganya dibebaskan dari vonis bersalah dan hukuman penjara enam bulan potong masa tahanan yang sebelumnya didapat dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Baca:
Banding Diterima, Koalisi: Stop Kriminalisasi Nelayan Pulau Pari

Ketiga nelayan yang diputus bebas itu adalah Mustaghfirin alias Boby, Mastono alias Baok, dan Bahrudin alias Edo. Vonis enam bulan penjara sebenarnya langsung membebaskan mereka karena dipotong masa tahanan, tapi para nelayan itu memutuskan banding. Mereka menganggap tuduhan pemerasan berlatar sengketa lahan dengan pengembang.

“Putusan bebas tersebut disampaikan melalui Putusan Nomor 242/PID.B/2018/PT.DKI tanggal 5 September 2018 dan Putusan Nomor 243/PID.B/2018/PT.DKI tanggal 5 September 2018,” kata kuasa hukum Koalisi Selamatkan Pulau Pari, Nelson Nikodemus Simamora, Minggu 28 Oktober 2018.

Ada empat pertimbangan yang melandasi putusan hakim banding tersebut seperti yang dituturkan Nelson. Pertama, tidak ada saksi yang melihat terjadi ancaman kekerasan dalam kejadian tersebut; Kedua, tindakan pengumpulan donasi oleh masyarakat setempat bukanlah pelanggaran karena tidak ada dasar hukumnya.

Baca:
Ini yang Diinginkan Nelayan Pulau Pari dari Anies Baswedan

Ketiga, perbuatan mengumpulkan donasi bukanlah memeras atau mencari keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain karena merupakan uang pengganti atas jasa yang diberikan oleh masyarakat setempat sehingga para pengunjung merasa nyaman (misalnya sarana air bersih, penerangan, dan lain-lain) yang memang belum disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Keempat, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah mengelola, namun masyarakat perlu memenuhi kebutuhan hidup, maka pengelolaan oleh masyarakat harus diutamakan.

Baca:
Nelayan Pulau Pari Dituntut Bersalah, LBH Cium Kejanggalan

Koalisi menyambut putusan banding itu dengan mendesak kebebasan pula bagi seorang nelayan lainnya yang masih menjalani persidangan di Pengadilan Jakarta Utara. Sulaiman, nama nelayan itu, menjadi nelayan keempat yang harus menjalani persidangan di tengah sengketa tanah Pulau Pari yang harus dihadapi nelayan melawan pengembang.






Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

2 jam lalu

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

Gugatan terhadap Jokowi soal ijazah palsu diajukan oleh seorang bernama Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


Kelompok HAM: Israel Menahan 800 Warga Palestina Tanpa Pengadilan

1 hari lalu

Kelompok HAM: Israel Menahan 800 Warga Palestina Tanpa Pengadilan

Israel menahan hampir 800 warga Palestina tanpa pengadilan atau tuntutan, jumlah tertinggi sejak 2008, sebuah kelompok hak asasi Israel melaporkan


Alien Mus: Potensi Sumber Daya Ikan Indonesia Melimpah

4 hari lalu

Alien Mus: Potensi Sumber Daya Ikan Indonesia Melimpah

Nelayan perlu mendapat pembinaan dan bantuan agar bisa memberi nilai tambah produk perikanan.


Ditolak, Petisi Pemerintah Filipina agar Partai Komunis Jadi Kelompok Teroris

11 hari lalu

Ditolak, Petisi Pemerintah Filipina agar Partai Komunis Jadi Kelompok Teroris

Pengadilan meminta pemerintah Filipina untuk memerangi pemberontakan komunis, salah satu yang terlama di Asia, dengan menghormati hukum


Ingin ke Pantai Cantik dengan Pemandangan Pencakar Langit? Datanglah ke Nongsa Batam

12 hari lalu

Ingin ke Pantai Cantik dengan Pemandangan Pencakar Langit? Datanglah ke Nongsa Batam

Pantai Sekilak ada di Pulau Putri, Kecamatan Nongsa Batam. Ciri khas pantai ini adalah hamparan bebatuan yang diselingi dengan suara ombak kecil.


Setelah Lulus Gelar Sarjana Hukum, Ini Tahapan Menjadi Pengacara

12 hari lalu

Setelah Lulus Gelar Sarjana Hukum, Ini Tahapan Menjadi Pengacara

Pengacara memiliki lisensi untuk melakukan praktk hukum. Bagaimana tahapan menjadi seorang advokat ini?


Pulau Pari Terancam Tenggelam, Warga Tuntut PT Holcim ke Pengadilan Swiss

13 hari lalu

Pulau Pari Terancam Tenggelam, Warga Tuntut PT Holcim ke Pengadilan Swiss

Warga Pulau Pari menggugat PT Holcim ke Pengadilan Swiss karena diduga berkontribusi terhadap perubahan iklim yang mengancam pulau tersebut


4 Tipe Pemutusan Hubungan Kerja, Apa Beda PHK Inisiatif Pengusaha dan Pekerja?

14 hari lalu

4 Tipe Pemutusan Hubungan Kerja, Apa Beda PHK Inisiatif Pengusaha dan Pekerja?

Ada banyak tipe PHK menurut aturan. Berikut 4 di antaranya, apa bedanya PHK inisiatif pengusaha dan pekerja?


Wagub Pastikan BLT BBM dari Anggaran Pemprov Jawa Barat Hanya untuk Nelayan, Kenapa?

14 hari lalu

Wagub Pastikan BLT BBM dari Anggaran Pemprov Jawa Barat Hanya untuk Nelayan, Kenapa?

Wagub Jabar memastikan BLT dari anggaran provinsi untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM hanya akan diberikan pada nelayan. Ini sebabnya.


Terkini Bisnis: Penyaluran Solar Subsidi Libatkan Nelayan, Viral Video Jet Pribadi Ketua Banggar DPR

16 hari lalu

Terkini Bisnis: Penyaluran Solar Subsidi Libatkan Nelayan, Viral Video Jet Pribadi Ketua Banggar DPR

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Ahad siang 18 September 2022 dimulai dari Koperasi Nelayan dilibatkan dalam menyalurkan BBM solar bersubsidi.