6 Fakta Sengketa Lahan Pulau Pari yang Berlangsung Alot

Editor

Ali Anwar

Ratusan warga Pulau Pari melakukan unjuk rasa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendukung warganya bernama Sulaiman yang dilaporkan oleh manajemen PT Bumi Pari Asri pada Juni 2017 atas tudingan penyerobotan lahan, Selasa, 2 Oktober 2018. TEMPO/M Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga orang nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, diputus bebas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pekan lalu. Ketiga nelayan yang diputus bebas itu adalah Mustaghfirin alias Boby, Mastono alias Baok, dan Bahrudin alias Edo.

Baca juga: Banding Diterima, Koalisi: Stop Kriminalisasi Nelayan Pulau Pari

Putusan bebas tersebut disampaikan melalui Putusan Nomor 242/PID.B/2018/PT.DKI tanggal 5 September 2018 dan Putusan Nomor 243/PID.B/2018/PT.DKI tanggal 5 September 2018.

Sebelumnya, pada November 2017, mereka bertiga divonis bersalah untuk tuduhan pungutan liar atau pemerasan terhadap wisatawan. Tuduhan dilaporkan di sela-sela konflik nelayan dengan pengembang yang mengklaim hampir seluruh tanah di pulau berpasir putih itu.






Anies Baswedan Puas Pelabuhan Muara Angke Ramah Penyandang Disabilitas

7 jam lalu

Anies Baswedan Puas Pelabuhan Muara Angke Ramah Penyandang Disabilitas

Anies Baswedan menyatakan rasa puasnya dengan wajah baru Pelabuhan Muara Angke yang kini didesain ramah terhadap penyandang disabilitas.


Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

2 hari lalu

Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

Kepala Barantan Bambang menjelaskan penahanan 1.619 ton produk hortikultura dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha.


Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

2 hari lalu

Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

Kementan menyatakan 1.619 ton produk hortikultura telah melalui serangkaian tindakan karantina, serta dipastikan sehat dan aman.


1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

6 hari lalu

1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak.


Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

7 hari lalu

Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

Ombudsman RI mencatat kerugian yang dialami importir produk hortikultura akibat Badan Karantina yang menahan produk impor sejak 4 September 2022.


Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

8 hari lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

10 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.


1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

11 hari lalu

1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

Ombudsman RI mengaku telah menerima respons dari Kementan soal penahanan 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura di tiga pelabuhan.


Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

12 hari lalu

Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

Heru Hermawanto menyatakan perluasan daratan di Kepulauan Seribu beda dengan reklamasi, yang ditolak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Anies Bikin Pergub, DKI Bisa Perluas Daratan Pulau di Karang Mati atau Pulau Pasir di Kepulauan Seribu

12 hari lalu

Anies Bikin Pergub, DKI Bisa Perluas Daratan Pulau di Karang Mati atau Pulau Pasir di Kepulauan Seribu

Regulasi soal tata ruang Jakarta mengatur tentang pemanfaatan ruang di Kepulauan Seribu. Hal ini tertuang dalam Pergub yang dibuat Anies Baswedan.