DPRD DKI Tantang Pemerintah Amankan Produk Pertanian, Jawabannya

Editor

Ali Anwar

Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta Darjamuni. TEMPO/Ridian Eka Saputra

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta Darjamuni mengatakan tak bisa serta merta merekrut sumber daya manusia baru untuk mengawasi kualitas pangan di pasar tradisional Jakarta seperti yang ditantang DPRD DKI.

Baca juga: DPRD DKI Temui Ada Boraks di Bakso, Ini Kata Kepala Dinas Pangan

Darjamuni memaparkan, ada kualifikasi yang harus dipenuhi calon pengawas pangan. "Harus punya keterampilan khusus. Mengambil sampel pun ada teorinya, tidak boleh asal," kata Darjamuni di ruang rapat Komisi B DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 29 Oktober 2018.

Penjelasan Darjamuni tersebut sebagai jawaban atas tantangan Ketua Komisi B Bidang Perekonomian Ferrial Sofyan yang meminta Pemerintah DKI mengamankan produk-produk pertanian.

Menurut Darjamuni, pihaknya memerlukan waktu untuk menyeleksi pengawas pangan. Calon pengawas juga harus mengikuti pendidikan. Misalnya, pendidikan seorang analisis laboratorium yang memakan waktu empat sampai lima tahun.

"Harus ada pengetahuan. Saya mendidiknya butuh waktu," ucap Darjamuni. Artinya, peningkatan pengawasan pangan di pasar Ibu Kota perlu mempertimbangkan berbagai aspek. "Tidak bisa hanya ditambah uang dan orang," kata dia.

Saat ini, Pemerintah DKI tak dapat memeriksa semua pangan yang dijual di 153 pasar tradisional Jakarta. Petugas hanya mengambil beberapa sampel di setiap pasar. Sebab, Pemerintah DKI memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk menjamah seluruh barang dagangan pasar.

Meski begitu, Darjamuni memastikan pihaknya mengecek kualitas pangan di 153 pasar itu. Pemerintah DKI menerjunkan 18 petugas setiap harinya yang terbagi menjadi tiga tim. Masing-masing tim fokus memeriksa pangan di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Pemerintah DKI memfasilitasi satu tim dengan dua mobil operasional.

Baca juga: 2 Ahli Pidana Nilai Cuit Ahmad Dhani Tak Kandung Ujaran Kebencian

Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Ferrial Sofyan meminta Pemerintah DKI memperketat pengawasan di 153 pasar tradisional Jakarta. Ferrial menantang Pemerintah DKI mengamankan produk-produk pertanian.

Menurut dia, DKI memiliki cukup uang untuk merekrut pengawas tersebut. "Kalau hanya untuk cek itu, dikasih gaji tiga juta sekian mau dia. Jadi semacam PPSU (Petugas Prasarana dan Sarana Umum)," ucap Ferrial.






Pemerintah Terbitkan Regulasi Mobil Listrik Konversi, Apa Kata Wuling?

4 hari lalu

Pemerintah Terbitkan Regulasi Mobil Listrik Konversi, Apa Kata Wuling?

Kemenhub menerbitkan regulasi baru yang mengatur tentang konversi mobil berbahan bakar minyak menjadi mobil listrik, apa kata Wuling?


Kementan Dorong Inovasi Pertanian melalui Fornas P4S

5 hari lalu

Kementan Dorong Inovasi Pertanian melalui Fornas P4S

Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) merupakan cara memperkuat SDM pertanian agar mampu berdaya saing dan trengginas menghadapi berbagai tantangan.


Urban Farming, Siasat Pemprov DKI Antisipasi Krisis Iklim

9 hari lalu

Urban Farming, Siasat Pemprov DKI Antisipasi Krisis Iklim

Dinas KPKP menyediakan bibit gratis, membentuk kelas-kelas berkebun, hingga menyiapkan saluran pemasaran terhadap produk hasil urban farming.


Kementan dan PT AR Kumpulkan Baseline Survey ke Petani

9 hari lalu

Kementan dan PT AR Kumpulkan Baseline Survey ke Petani

Pelaksanaan identifikasi kebutuhan latihan ini dapat menjaring peserta dan materi pelatihan yang memang dibutuhkan di lapangan.


Kementan - PT AR Berdayakan SDM Pertanian Sekitar Tambang

9 hari lalu

Kementan - PT AR Berdayakan SDM Pertanian Sekitar Tambang

Kunci keberasilan pemberdayaan SDM pertanian tidak dapat lepas dari peranan tiga komponen yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.


Warga DKI Ingin Merintis Usaha Tapi Bingung Soal Perizinan? Yuk Kunjungi Gerai Mumulai Usaha

10 hari lalu

Warga DKI Ingin Merintis Usaha Tapi Bingung Soal Perizinan? Yuk Kunjungi Gerai Mumulai Usaha

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu DKI kini membuka gerai memulai usaha tempat konsultasi bagi warga yang ingin merintis usaha.


Lurah Hingga Wali Kota di DKI Terlibat Proyek Penulisan Mushaf Al Quran

10 hari lalu

Lurah Hingga Wali Kota di DKI Terlibat Proyek Penulisan Mushaf Al Quran

Para lurah, camat hingga wali kota di DKI terlibat proyek penulisan Mushaf Al Quran yang diinisiasi BAZIS Jakarta.


Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

11 hari lalu

Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau senilai Rp 1,25 triliun.


Inilah Sebab Ethiopia Tidak Pernah Dijajah

11 hari lalu

Inilah Sebab Ethiopia Tidak Pernah Dijajah

Sekitar 90 persen wilayah Afrika di bawah kendali Eropa pada 1914. Namun, Ethiopia berhasil menjadi negara Afrika yang tidak pernah dijajah. Mengapa?


Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

12 hari lalu

Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila.