Dapat pinjaman dari Jepang, Pembangunan MRT Fase 2 Siap Dimulai

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyelesaikan pembangunan Terminal Mass Rapid Transit (MRT) Bundaran HI, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018. ANTARA/Wahyu Putro A

    Petugas menyelesaikan pembangunan Terminal Mass Rapid Transit (MRT) Bundaran HI, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Japan International Cooperation Agency (JICA) memberi pinjaman sebesar 70,210 miliar yen atau setara dengan Rp9,4 triliun untuk pembangunan Mass Rapid Transportation ( MRT ) fase dua. Dengan pinjaman itu PT MRT Jakarta berancang-ancang memulai pembangunan. 

    Baca: DPRD DKI Jakarta Setujui Proyek MRT Fase 2, Rutenya?

    “Pinjaman itu merupakan tahap pertama slice loan dari total komitmen pinjaman Rp 25 triliun,” kata Direktur Konstruksi MRT Jakarta Silvia Halim di kantornya, Jakarta Pusat, 30 Oktober 2018.

    Di fase kedua ini, panjang lintasan akan mencapai 8,6 kilometer dan ditargetkan rampung pada 2024. Rencananya, akan ada tujuh stasiun dengan satu depo di pembangunan tersebut, yakni Stasiun Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, Kota, dan Depo Kampung Bandan.

     “Jalur fase 2 akan melewati banyak gedung tua dan Sungai Ciliwung, ini menjadi salah satu kesulitan,” kata Silvia. “Selain itu stasiun MRT Kota dan Harmoni  juga akan jadi stasiun bawah tanah terbesar, stasiun Monas juga akan jadi stasiun yang unik.”

    Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan pembangunan fase 2 akan menghubungkan Bundaran HI – Kampung Bandan sepanjang 8,6 kilometer,  membutuhkan biaya sebesar 208,132 miliar yen atau sekitar Rp22,5 triliun. Biaya ini jauh lebih besar dibanding fase 1 yang menghubungkan Lebak Bulus – Bundaran HI sepanjang 16 kilometer dan hanya memakan biaya sebesar Rp16 triliun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.