Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cawagub DKI, Gerindra Janji Bersama PKS Tentukan Nama 5 November

Editor

Ali Anwar

image-gnews
(ki-ka) Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, calon wakil presiden Sandiaga Uno, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Lulung AL, dan Mayjen TNI (Purn) Ferrial Sofyan saling bergandengan tangan setelah rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah
(ki-ka) Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, calon wakil presiden Sandiaga Uno, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Lulung AL, dan Mayjen TNI (Purn) Ferrial Sofyan saling bergandengan tangan setelah rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Mohamad Taufik mengatakan penentuan nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta akan ditentukan pada 5 November 2018. Penentuan cawagub DKI, kata Taufik, setelah Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) duduk bersama.

Baca juga: Gerindra Undang PKS Dialog Soal Cawagub DKI Awal November

"Kami sudah bersurat ke PKS, mengundang tanggal 5 November 2018 di kantor DPD Gerindra untuk duduk bareng mendiskusikan soal pencalonan wakil gubernur menggantikan Pak Sandi (Sandiaga Uno)," ujar Taufik saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Oktober 2018.

Menurut Taufik, surat undangan itu ia tujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Wilayah PKS DKI Jakarta. Alasannya, pemutusan nama cawagub di bahas di level DPD dan DPW. "Tanggal 5 November 2018 pukul 15.00, terbuka. Kami akan berunding, tak ada yang ditutup-tutupi," ujar Taufik.

Taufik menjelaskan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh kedua partai akan ditentukan melalui forum tersebut. Selain itu, ia meminta masalah pemilihan cawagub tak perlu melibatkan petinggi di partai masing-masing. "Ngga usah bawa-bawa (pusat), ketinggian, deh. Ini, kan, urusan tingkat DPD," ujar Taufik.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyerahkan persoalan cawagub DKI Jakarta kepada Taufik. Prabowo juga mempersilakan kelanjutan pembahasan ihwal kandidat pengganti Sandiaga Uno itu kepada Taufik.

"Wagub DKI, ya tenang aja nanti you tunggu waktunya pengumuman. Tanya Pak Taufik lah, orangnya ada di sini, tanya siapa," kata Prabowo di Stadion Klender, Jakarta Timur, Rabu, 24 Oktober 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Soal dua nama yang diajukan PKS, Prabowo lagi-lagi melempar bola kepada Taufik. Kata dia, Taufik yang akan menentukan cawagub DKI Jakarta.

Dalam sejumlah kesempatan, PKS menyatakan lebih berhak atas kursi DKI 2. Sebab, PKS merasa telah merelakan posisi cawapres tak menjadi jatah kader PKS.

Presiden PKS Sohibul Iman berulang kali mengatakan, Prabowo sudah berkomitmen memberikan posisi wakil gubernur kepada PKS. PKS juga sudah mengajukan dua nama, yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.

Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan memberi komentar soal nama-nama yang saat ini kerap dikatakan akan menjadi pendampingnya di Balai Kota.

"Soal itu (cawagub), semua adalah hal-hal yang kita dengar dari pernyataan-pernyataan. Selama cuma pernyataan, saya tidak bisa memberikan komentar lebih jauh," kata Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Oktober 2018.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


NasDem Jajaki Koalisi Pilkada DKI 2024 dengan PKS dan PKB

1 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim memberikan keterangan pers usai menggelar rapat Partai Koalisi Perubahan di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 18 September 2023.  TEMPO/M Taufan Rengganis
NasDem Jajaki Koalisi Pilkada DKI 2024 dengan PKS dan PKB

Partai NasDem, PKB, dan PKS sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan.


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

5 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

6 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya belum meminta posisi menteri yang akan diisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.


Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

8 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan proses perumusan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah cukup melibatkan masyarakat. Tito berujar pemerintah telah berulang kali melakukan komunikasi publik tentang RUU DKJ. Di antaranya, kata dia, melalui uji publik yang sudah dilaksanakan setidaknya empat kali pada 2022 dan 2023.


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

12 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat


DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

16 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna


Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

1 hari lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko membenarkan pihaknya akan terlibat dalam unjuk rasa di depan KPU hari ini. Ini profil dan alasannya turut demo.


Reaksi Gerindra dan PAN soal Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Reaksi Gerindra dan PAN soal Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang meminta jatah menteri minimal 5 menteri mendapat reaksi dari Gerindra dan PAN.


Tanding Ulang Kubu Prabowo Vs Cak Imin? Politikus yang Disinyalir Maju Pilkada 2024 Kontestasi Gubernur Jawa Timur

1 hari lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berpose  di atas kendaraan taktis saat Apel Gelar Pasukan Operasi Mantab Brata Semeru 2023/2024 di Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Selasa 17 Oktober 2023. Kegiatan itu dalam rangka Pengamanan Pemilu 2024 di Jawa Timur. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Tanding Ulang Kubu Prabowo Vs Cak Imin? Politikus yang Disinyalir Maju Pilkada 2024 Kontestasi Gubernur Jawa Timur

Ada nama Khofifah dan Abdul Halim Iskandar berpotensi maju dalam Pilkada 2024 kontetasi Gubernur Jawa Timur. Tanding ulang kubu Prabowo Vs Cak Imin?