UMP 2019 DKI Jakarta Akan Diumumkan Besok, Nominalnya?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa aksi Hari Buruh Sedunia atau May Day dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia berkumpul di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 1 Mei 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Massa aksi Hari Buruh Sedunia atau May Day dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia berkumpul di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 1 Mei 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta -Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2019 akan diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta besok, 1 November 2018. Namun, hingga berita ini diturunkan, Rabu petang, besaran UMP tersebut belum diketahui.

    “Besok (angka) resminya. Nanti pak gubernur yang umumkan, biar afdol,” ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah saat dihubungi Tempo. Rabu, 31 Oktober 2018, soal UMP DKI 2019.

    Baca : UMP DKI 2019, Ini Jurus Anies Baswedan Cegah Gejolak Buruh

    Andri enggan menjelaskan secara rinci mengenai besaran UMP 2019. Namun, ia mengatakan pihaknya sudah menyediakan berbagai macam subsidi agar biaya hidup para buruh tetap terpenuhi meski besaran UMP 2019 tak seperti yang mereka harapkan.

    Subsidi pertama, para buruh dapat mengakses bus Transjakarta secara gratis dengan menggunakan kartu pekerja (KP). Subsidi kedua, Andri mengatakan para buruh mendapat subsidi pangan sebesar Rp 196 ribu per bulan.

    Dengan subsidi itu, masyarakat bisa membeli daging yang harganya Rp 93-100 ribu per kilogram menjadi hanya Rp 30 ribu, lalu telur dari yang harganya Rp 22 ribu per kilogram menjadi Rp 10 ribu, dan beras premium seharga Rp 63 ribu per lima kilogram menjadi Rp 35 ribu.

    “Gula, minyak, dan susu juga dapat subsidi. Semua barang itu bisa dibeli di Pasar Jaya,” demikian Andri.

    Simak juga :
    Aparat BNNP Bangka Belitung Ini Ikut Jadi Korban Lion Air JT 610

    Saat ini, unsur buruh mengajukan kenaikan UMP 2019 menjadi Rp 4.373.820,02. Untuk unsur pemerintah masih mengacu pada PP Nomor 78 tahun 2015 sebesar 8,03 persen, sehingga berkisar di angka Rp 3.940.973,06. Sedangkan di unsur pengusaha meminta kenaikan 4,5 persen hingga 5 persen saja atau menjadi Rp 3.830.436.

    Sedangkan Ketua Komisi B DPRD Jakarta, yang mengurus soal tenaga kerja dan transmigrasi, Abdurrahman Suhaimi belum dapat memberikan kepastian soal nominal UMP 2019. Ia mengatakan pihaknya masih merapatkan soal itu dengan pihak terkait saat ini. “Masih dirapatkan ya,” demikian Suhami.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.