Gubernur Bangka Belitung Kunjungi Posko Kecelakaan Pesawat Lion Air JT 610

Reporter:
Editor:

Untung Widyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Keluarga Ajun Komisaris Besar Mito, penumpang Lion Air JT 610 mendatangi posko Basarnas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu, 31 Oktober 2018. TEMPO/Yusuf M

    Keluarga Ajun Komisaris Besar Mito, penumpang Lion Air JT 610 mendatangi posko Basarnas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu, 31 Oktober 2018. TEMPO/Yusuf M

    TEMPO.CO, Jakarta —  Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan mengunjungi posko Badan SAR Nasional atau Basarnas di Pelabuhan Tanjung Priok sore ini. Kedatangannya ke posko hari ini disebut karena banyak warga Bangka Belitung yang menjadi penumpang Lion Air JT 610.

    Baca juga: Ayah Ini Temukan Sepatu Anaknya yang Penumpang Lion Air JT 610

    Erzaldi berujar, dirinya dan keluarga korban datang untuk memeriksa beberapa barang temuan di posko Tanjung Priok. Di posko itu, barang seperti tas, pakaian dan sepatu korban dikumpulkan untuk diidentifikasi.

    "Betul engak ini benda milik korban, dan memastikan pasca teridentifikasi, kami harus siap dari sisi daratnya untuk dibawa kembali ke Bangka Belitung," katanya, Rabu, 31 Oktober 2018.

    Di Bangka Belitung, Erzaldi mengatakan pihaknya telah menyediakan posko di Bandar Udara Depati Amir. Selain itu, dia mengatakan bahwa ambulans dan tim medis telah bersiap di sana.

    "Sudah lengkap di sana untuk membantu evakuasi kita nanti," katanya.

    Simak juga: Aparat BNNP Bangka Belitung Ini Ikut Jadi Korban Lion Air JT 610

    Lion Air JT 610 jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat pada Senin, 29 Oktober 2018. Pesawat jenis Boeing 737 Max8 itu hilang kontak pada pukul 06.32 WIB, atau sekitar 12 menit setelah take off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

    Pesawat Lion Air JT 610  dengan registrasi PK-LQP itu dipimpin oleh pilot Kapten Bhavye Suneja dan kopilot Harvino, serta lima awak kabin. Mereka membawa 181 penumpang menuju Pangkal Pinang, Bangka Belitung.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.