Pekerja Tolak UMP Rp 3,9 Juta yang Ditetapkan Anies Baswedan

Editor

Ali Anwar

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah dan Sekretaris DKI Jakarta Saefullah saat mengumumkan UMP DKI Jakarta 2019 di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 1 November 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2019 yang baru saja ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar  Rp 3.940.973,06. Alasannya, UMP yang baru tak layak untuk hidup di Jakarta.

Baca juga: Anies Baswedan Akhirnya Tetapkan UMP 2019 Senilai Rp 3.940.973,06

Iqbal menunjukkanrincian pengeluaran buruh dalam satu bulan, di antaranya makan tiga kali sehari membutuhkan Rp 45.000, maka dalam 30 hari totalnya Rp 1,35 juta; sewa rumah, biaya listrik, dan air dalam 1 bulan sekitar Rp 1,3 juta, dan trasportasi membutuhkan biaya Rp 500.000.

"Dari tiga item tersebut, sudah menghabiskan anggaran Rp 3.150.000. Ini adalah biaya tetap yang tidak bisa diotak-atik," ujar Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 1 November 2018.

Iqbal mengatakan, setelah dikurangi kebutuhan tersebut, sisa UMP 2019 adalah Rp 790.972. Menurut Iqbal, sulit bagi buruh menggunakan sisa uang itu untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pulsa, baju, jajan anak, biaya pendidikan, dan lain-lain.

Oleh sebab itu, ujar Iqbal, buruh tetap pada pendiriannya meminta UMP 2019 sebesar 4,2 juta. Besaran UMP tuntutan buruh  itu, kata Iqbal, berasal dari hasil survei pasar mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disepakati oleh Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari unsur tripartit (pemerintah, pengusaha, pekerja) sebesar Rp 3,9 juta.

Namun, Iqbal mengatakan, angka Rp 3,9 juta memasukkan unsur inflansi tahun 2018. Padahal menurut dia, upah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tahun 2019, yang tentu juga harga-harga akan mengalami kenaikan karena inflansi pada tahun depan.

Setelah memasukkan unsur pertumbuhan ekonomi nasional, Iqbal mengatakan untuk UMP 2019 saat ini perlu mendapat tambahan 5,15 persen. “Sehingga hasilnya sekitar Rp 4,2 juta,” kata Iqbal.

Untuk mengatasi gap antara UMP 2019 dengan yang diminta oleh buruh, Pemerintah DKI Jakarta menyediakan tiga subsidi untuk buruh di Jakarta yang bisa didapat dengan menggunakan Kartu Pekerja (KP).

Baca juga: Lion Air Jatuh, 20 Psikolog Dampingi Korban di RS Kramat Jati

Gubernur Anies Baswedan meyakini dengan subsidi itu buruh dapat memenuhi kebutuhan bulanannya, bahkan bisa berinvestasi dengan menabung. 

Dengan kartu KP, para buruh dapat mengakses bus Transjakarta secara gratis. Buruh juga mendapat subsidi pangan sebesar Rp 196 ribu per bulan yang bisa didapatkan di toko JakGrosir

Selain itu, kata Anies Baswedan, seluruh anak-anak buruh akan diikutkan dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Besarannya untuk SD Rp 250 ribu, SMP Rp 300 ribu, SMA Rp 420 ribu, dan SMK Rp 450 ribu.






Kemendagri: Kepres Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Terbit Pekan Depan

4 jam lalu

Kemendagri: Kepres Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Terbit Pekan Depan

Kepres Jokowi soal Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan diperkirakan akan terbit pekan depan. Heru Budi Hartono dikabarkan akan mengisi kursi itu.


Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

5 jam lalu

Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

"Di tahun 2018 saya ditawari untuk ikut pilpres, sebagai wakil. Bahkan ada dua kali permintaan untuk menjadi capres," kata Anies Baswedan


Anies Baswedan Sebut Heru Budi Hartono Harus Bekerja Sesuai Ketentuan

5 jam lalu

Anies Baswedan Sebut Heru Budi Hartono Harus Bekerja Sesuai Ketentuan

Anies Baswedan menyebut Heru Budi Hartono harus mengacu pada RPJMD, RKPD, dan KSD jika menjadi Pj Gubernur DKI menggantikannya


Heru Budi Hartono Dikabarkan Jadi Pj Gubernur Jakarta, Anies: Siap Mendukung

6 jam lalu

Heru Budi Hartono Dikabarkan Jadi Pj Gubernur Jakarta, Anies: Siap Mendukung

"Sebagai mantan gubernur, kami juga siap untuk siap untuk mendukung," kata Anies Baswedan soal terpilihnya Heru Budi Hartono


Anies Baswedan Dinilai Beri Sinyal ke AHY Untuk Jadi Cawapresnya

6 jam lalu

Anies Baswedan Dinilai Beri Sinyal ke AHY Untuk Jadi Cawapresnya

Peluang AHY menjadi pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024 dinilai menguat.


Sederet Mimpi Heru Budi Hartono Jika Jadi Pemimpin di Jakarta

6 jam lalu

Sederet Mimpi Heru Budi Hartono Jika Jadi Pemimpin di Jakarta

Heru Budi Hartono pernah mengutarakan mimpinya jika jadi pemimpin di DKI Jakarta. Kini ia dikabarkan terpilih menjadi Pj Gubernur Jakarta


Soal Pengganti Anies Baswedan, Kemendagri : Sudah Diputuskan TPA

6 jam lalu

Soal Pengganti Anies Baswedan, Kemendagri : Sudah Diputuskan TPA

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono disebut sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Anies Baswedan.


Heru Budi Hartono Dikabarkan Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Ucapkan Selamat

7 jam lalu

Heru Budi Hartono Dikabarkan Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Ucapkan Selamat

Kasetpres Heru Budi Hartono dikabarkan ditunjuk Presiden Jokowi sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan


Pertemuan AHY dan Anies Baswedan: Segera Mengerucut untuk Pilpres 2024?

9 jam lalu

Pertemuan AHY dan Anies Baswedan: Segera Mengerucut untuk Pilpres 2024?

Pertemuan Anies Baswedan dan AHY tersebut membahas mengenai berbagai hal menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.


Anies Baswedan Bertemu AHY, Koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS Disebut Sudah 90 Persen

9 jam lalu

Anies Baswedan Bertemu AHY, Koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS Disebut Sudah 90 Persen

Pertemuan Anies Baswedan dengan AHY disebut membuat koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS sudah 90 persen terwujud.