"

Polisi Siapkan 12.000 Personel Kawal Aksi Bela Tauhid 2 Hari Ini

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ribuan umat Islam yang tergabung dalam Barisan Nusantara Pembela Tauhid melakukan aksi bela tauhid di depan gedung Kementerian Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Jumat, 26 Oktober 2018. TEMPO/Subekti
Ribuan umat Islam yang tergabung dalam Barisan Nusantara Pembela Tauhid melakukan aksi bela tauhid di depan gedung Kementerian Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Jumat, 26 Oktober 2018. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya siap menerjunkan 12.000 personelnya untuk mengamankan Aksi Bela Tauhid Jilid 2 yang akan dilaksanakan hari ini, Jumat 2 November 2018 di wilayah Jakarta Pusat.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono. "12.000 lebih personel akan diterjunkan," ujar Argo ketika dihubungi lewat pesan pendek, Kamis, 1 November 2018, terkait Aksi Bela Tauhid 2 tersebut.

Baca : Polisi: 10.000 Orang Akan Ikut Aksi Bela Tauhid 211 Protes Pembakaran Bendera

Menurut Argo, polisi telah menerima surat pemberitahuan akan adanya aksi besok. Ia menyebut sekitar 10 ribu massa dari berbagai macam organisasi masyarakat akan berpartisipasi dalam aksi yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Istana Kepresidenan. 

Aksi Bela Tauhid ini merupakan respons dari pembakaran bendera yang diduga berlambang HTI di Alun-alun Limbangan, Garut, Jawa Barat pada Ahad, 21 Oktober 2018. 

Undangan Aksi tersebut beredar luas di media sosial. Dalam poster undangan itu, massa diarahkan untuk melakukan Salat Jumat berjamaah terlebih dahulu di Masjid Istiqlal. Kemudian, massa akan melaksanakan parade menuju Istana Negara dan dianjurkan membawa bendera Tauhid. 

Simak juga :
Jasad Korban Lion Air JT 610 Tanpa Luka Bakar, RS Polri: Terhantam Benda..

Demonstrasi Aksi Bela Tauhid sebelumnya telah digelar pada Jumat, 26 Oktober 2018 lalu. Saat itu, ratusan massa demonstrasi emadati titik kumpul di bundaran kolam depan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Terkait aksi Bela Tauhid 2 ini, polisi mengimbau agar para demonstran mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Argo mengatakan mereka juga meminta demonstran agar dapat menjaga diri dan tidak membawa barang-barang yang dilarang oleh undang-undang dalam aksi penyampaian pendapat tersebut.








Diduga Korupsi, Muhyiddin Yassin Pernah Dituntut Mundur Warga Malaysia

10 hari lalu

PM Malaysia Muhyiddin Yassin tiba di Istana Nasional untuk pertemuan dengan raja, di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 16 Agustus 2021. Raja Malaysia Tengku Abdullah menunjuk Muhyiddin sebagai PM interim sampai penggantinya terpilih. REUTERS/Lim Huey Teng
Diduga Korupsi, Muhyiddin Yassin Pernah Dituntut Mundur Warga Malaysia

Muhyiddin Yassin sempat dituntut mundur oleh warganya karena dinilai gagal menjalankan pemerintahan


PM Yunani Minta Maaf atas Kecelakaan Kereta Api Maut

10 hari lalu

Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengunjungi lokasi kecelakaan, di mana dua kereta bertabrakan, di dekat kota Larissa, Yunani, 1 Maret 2023. REUTERS/Alexandros Avramidis
PM Yunani Minta Maaf atas Kecelakaan Kereta Api Maut

PM Yunani Kyriakos Mitsotakis meminta maaf atas kecelakaan kereta api yang menewaskan 57 orang, dan berjanji untuk memperbaiki sistem kereta api.


Ribuan Buruh Bakal Demonstrasi Besar-besaran Tolak Perpu Cipta Kerja Hari Ini, Apa Saja Tuntutannya?

42 hari lalu

Pengunjuk rasa kaum buruh bertolak dari Pintu Irty Monas, Jalan Medan Meredeka Selatan, menuju Demo buruh menolak  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja longmarch menuju Istana Negara, Sabtu, 14 Januari 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun.
Ribuan Buruh Bakal Demonstrasi Besar-besaran Tolak Perpu Cipta Kerja Hari Ini, Apa Saja Tuntutannya?

Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akan menggelar unjuk rasa besar-besaran hari ini, Senin, 6 Februari 2023. Dalam tuntutannya, mereka menuntut DPR RI untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja, mempertimbangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan, dan segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

45 hari lalu

Presiden Partau Buruh Said Iqbal saat memimpin Rakernas di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Ahad, 15 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Memphis Bubarkan Unit Polisi setelah Pemukulan Fatal

50 hari lalu

Orang-orang menggelar aksi protes di samping mobil polisi setelah rilis rekaman kamera tubuh yang menunjukkan petugas polisi memukuli Tyre Nichols, pemuda kulit hitam yang meninggal tiga hari setelah dia menepi saat mengemudi saat berhenti lalu lintas oleh petugas polisi Memphis, di pusat kota Memphis, Tennessee, AS, 28 Januari 2023. REUTERS/Leah Millis
Memphis Bubarkan Unit Polisi setelah Pemukulan Fatal

Para pengkritik mengatakan tim polisi khusus semacam ini cenderung menggunakan taktik-taktik kekerasan.


Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

51 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat menjelaskan soal penyebab bentrok antara pekerja lokal dengan TKA Cina di Morowali, Sulawesi Tengah, yang memakan korban jiwa hingga dua orang, Senin, 16 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

Jelang penetapan Perpu Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI, ribuan buruh kembali akan melakukan aksi masa besar besaran di gedung wakil rakyat pada Senin, 6 Februari 2023 mendatang.


Ramai Permintaan Masa Jabatan Diperpanjang Hingga 9 Tahun, Berapa Gaji Kepala Desa?

54 hari lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ramai Permintaan Masa Jabatan Diperpanjang Hingga 9 Tahun, Berapa Gaji Kepala Desa?

Ratusan Kepala Desa menggelar aksi pekan lalu menuntut masa jabatan diperpanjang menjadi 9 tahun per periode. Berapa gaji mereka sebetulnya?


Lazada Didemo Warga Depok, Apa Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan CSR?

55 hari lalu

Sejumlah warga melakukan aksi dengan membawa poster di depan Gudang Lazada, Jatijajar, Depok, Jawa Barat, Senin, 23 Januari 2023. Aksi warga Jatijajar tersebut menuntut ianii pihak management PT Lastana Express Indonesia (Lazada) yang berkedudukan di wilayah Jatijajar yang akan melakukan penyerapan tenaga kerja dari warga sekitar dan kontribusi lingkungan ( CSR ). TEMPO/M Taufan Rengganis
Lazada Didemo Warga Depok, Apa Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan CSR?

Warga Kelurahan Jatijajar Kota Depok menggelar demonstrasi di gudang Lazada menuntut agar menyerap tenaga warga sekitar minimal 30 persen dan CSR.


Setelah Didemo Warga Depok, Lazada Beberkan 3 Poin Kesepakatan

55 hari lalu

Sejumlah warga melakukan aksi dengan membawa poster di depan Gudang Lazada, Jatijajar, Depok, Jawa Barat, Senin, 23 Januari 2023. Aksi warga Jatijajar tersebut menuntut ianii pihak management PT Lastana Express Indonesia (Lazada) yang berkedudukan di wilayah Jatijajar yang akan melakukan penyerapan tenaga kerja dari warga sekitar dan kontribusi lingkungan ( CSR ). TEMPO/M Taufan Rengganis
Setelah Didemo Warga Depok, Lazada Beberkan 3 Poin Kesepakatan

Hasil mediasi antara warga Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok dengan Lazada menghasilkan tiga poin.


Tegur KKP, Komisi IV DPR Ingatkan Pajak Tangkapan Ikan Merugikan Nelayan

17 Januari 2023

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (8/4/2021).
Tegur KKP, Komisi IV DPR Ingatkan Pajak Tangkapan Ikan Merugikan Nelayan

Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindaklanjuti isu yang beredar, antara lain demo nelayan di berbagai daerah terhadap PP 85 tahun 2021.