Wali Kota Depok Berharap UMK Tak Merugikan Buruh

Walikota Depok, Mohammad Idris. twitter.com

TEMPO.CO, Depok- Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar kenaikan upah minimum kota (UMK) 2019 lebih tinggi dibanding upah minimum provinsi (UMP) yang naik sebesar 8,03 persen. Menurut Idris, saat ini ini pihaknya sedang melobi Gubernur Ridwan Kamil agar permintaan kenaikan UMK Depok dipenuhi. 

Baca juga: Jasad Korban Lion Air Tanpa Luka Bakar, RS Polri: Terhantam Benda

“Prinsipnya UMK tidak merugikan buruh, pekerja, dan tidak mendesak pengusaha yang menjadi bagian dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kota Depok,” ujar Idris di kantornya, Kamis, 1 November 2018.

Menurut Idris, Pemerintah Jawa Barat akan melakukan kajian mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadi landasan hukum. Kalau di Jawa Bara itu berangkat dari keluhan para pengusaha. “Jadi rujukan itu (PP 78/2015) akan ditinjau kembali, kata Idris.

Pertemuan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh, kata Idris, telah dilaksanakan di tingkat provinsi. Kalau pertemuan tingkat kota juga telah difasilitas Pemerintah Kota Depok. 

“Karena saya ke Jambi, jadi tidak sempat menemani mereka. Tapi hasil pertemuan itu akan diusulkan ke gubernur.” Idris menjelaskan alasan permintaaan kenaikan UMK yang lebih tinggi disebabkan indeks harapan hidup Kota Depok berbeda dengan daerah lain di Jawa Barat.

Kebutuhan hidup di Depok berbeda juga dengan daerah lainnya. “Harus dibedakan, tidak bisa di samaratakan. Kalau di samaratakan namanya tidak adil, “Kita lagi berkonsultasi dengan gubernur. Gubernur akan mengubah standar kenaikan UMK.”

Berdasarkan survei tahun 2017, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok mencapai 80,12 nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya 2016 yaitu 79,60. Pencapaian angka IPM tersebut didukung beberapa faktor diantaranya yaitu angka harapan hidup yang mencapai 74,06. Artinya warga depok yang lahir tahun 2017 mempunyai harapan hidup lebih dari 74 tahun. 

Pada 17 Oktober lalu Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan pemerintah telah menetapkan kenaikan upah buruh untuk tahun depan. Secara global, kenaikan upah minimum provinsi sebesar 8,3 persen. Angka itu ditentukan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). 

Berdasarkan data BPS, inflasi Indonesia berada pada angka 2,88 persen dengan pertumbuhan ekonomi 5,15 persen. Jika inflasi dengan pertumbuhan ekonomi itu dikombinasikan maka nilainya adalah 8,03 persen.

Menurut Hanif, data tersebut sudah disampaikan kepada Gubernur yang memiliki kewajiban untuk menetapkan UMP per 1 November tahun ini. Oleh karenanya, ia meminta agar semua Gubernur ini bisa segera memproses penetapan UMP 2018 ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 itu.

Buruh di Kota Depok meminta (UMK) untuk 2019 dinaikkan 25 persen. Tahun ini nilai UMK Depok Rp 3,58 juta. “Jadi 2019 kami minta angkanya sekitar Rp 4,48 juta,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno, 28 Oktober 2018.

Baca juga: UMP 2019 Tak Penuhi Buruh, 744.662 Kartu Pekerja DKI Dikebut

Wido mengatakan, kenaikan UMK sebesar 25 persen itu untuk memenuhi kebutuhan layak di Kota Depok. Selama ini perundingan melalui Dewan Pengupahan Kota Depok tidak lagi berfungsi. “Akibat adanya PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan,” ujar Wido.

Wido menjelaskan, setiap berunding selalu menghasilkan rekomendasi. Wali Kota Depok Mohammad Idris pun ikut menandatangani poin rekomendasi. “Tapi, ujung-ujungnya diputuskan sesuai dengan PP 78/2015," kata Wido.

Karena itu dia menuntut PP 78/2018 dicabut agar serikat pekerja punya hak berunding untuk menentukan standar gaji bagi para buruh. Selama ini hak itu dikebiri oleh pemerintah pusat. “Adanya PP 78/2015 hak berunding serikat pekerja serikat buruh tidak terpenuhi karena UMK sudah dipatok oleh pemerintah pusat,” ujar Wido.






Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

6 jam lalu

Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah terus menginventarisasi sedikitnya 34 masalah terkait reforma agraria


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

7 jam lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Dua Alat Berat Diturunkan untuk Bersihkan Sisa Material Banjir di Garut

7 jam lalu

Dua Alat Berat Diturunkan untuk Bersihkan Sisa Material Banjir di Garut

Pemprov Jawa Barat menurunkan dua alat berat untuk mempercepat proses membersihkan material sisa banjir di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut


Buruh Bawa Hasil Bumi saat Demo: Negara Berdaulat karena Petani, Bukan Korporasi

10 jam lalu

Buruh Bawa Hasil Bumi saat Demo: Negara Berdaulat karena Petani, Bukan Korporasi

Demo buruh di Patung Kuda digelar untuk memperingati Hari Tani Nasional.


Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria

10 jam lalu

Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria

Partai Buruh Bersama organisasi buruh dan para petani menggelar unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Sabtu, 24 September 2022.


Demo Peringatan Hari Tani, Buruh Serukan 3 Tuntutan

10 jam lalu

Demo Peringatan Hari Tani, Buruh Serukan 3 Tuntutan

Dalam demo Hari Tani, buruh meminta agar pemerintah melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik lahan.


Demo Hari Tani di Patung Kuda, Buruh Soroti Leletnya Pemerintah Atasi Konflik Lahan

12 jam lalu

Demo Hari Tani di Patung Kuda, Buruh Soroti Leletnya Pemerintah Atasi Konflik Lahan

Dalam aksi demo, buruh menyuarakan sepuluh catatan dan tuntutan atas kegagalan pemerintah dalam melaksanakan reforma agraria.


Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

12 jam lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri menginjak sopir truk dan menghukumnya untuk push up


Hari Ini Buruh dan Petani akan Unjuk Rasa di Istana Negara

13 jam lalu

Hari Ini Buruh dan Petani akan Unjuk Rasa di Istana Negara

Serikat buruh dan petani akan menggelar unjuk rasa di Istana Merdeka dalam rangka Hari Tani Nasional.


3.000 Buruh dan Petani Akan Demo di Istana Negara Hari Ini, Tolak Kenaikan Harga BBM

16 jam lalu

3.000 Buruh dan Petani Akan Demo di Istana Negara Hari Ini, Tolak Kenaikan Harga BBM

Buruh akan menggelar mogok nasional pada akhir November atau awal Desember jika demo tak digubris oleh pemerintah.