Tim SAR Gabungan Perpanjang Masa Operasi Pencarian Lion Air

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tim SAR Gabungan mengevakuasi serpihan pesawat Lion Air JT 610 di Dermaga JICT 2, Tanjung Priok, Jakarta, 3 November 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Tim SAR Gabungan mengevakuasi serpihan pesawat Lion Air JT 610 di Dermaga JICT 2, Tanjung Priok, Jakarta, 3 November 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim SAR gabungan sepakat memperpanjang masa operasi pencarian badan pesawat Lion Air JT 610 di Tanjung Karawang, Jawa Barat. “Hari ini sudah hari ke tujuh. Kami tambah tiga hari lagi,” kata Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya Muhammad Syaugi di Posko Taktis JITC II, Tanjung Priok, Jakarta Utara,  Ahad, 4 November 2018.

    Baca: Tim SAR Berhasil Angkat Roda dan Turbin Lion Air JT 610

    Menurut Syaugi, perpanjangan itu didasarkan atas hasil evaluasi operasi selama tujuh hari sebelumnya. Selain itu, ia juga menyebut tim SAR gabungan telah menemukan banyak bagian tubuh korban selama pencarian. “Seperti tadi malam contohnya, 20 lebih kantong jenazah dikirim ke RS Polri dari Pakis,” kata dia.

    Pesawat Lion Air dengan nomor registrasi PK-LQP itu jatuh di perairan Tanjung Karawang, pada Senin, 29 Oktober 2018. Pesawat jenis Boeing 737 Max8 itu hilang kontak pada pukul 06.32 WIB, atau sekitar 12 menit setelah lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

    Baca : Psikolog: Keluarga Korban Lion Air JT 610 Butuh Sekali Teman

    Selama operasi, tim SAR gabungan telah menemukan beberapa puing pesawat Lion Air JT 610. Terbaru, kemarin, Sabtu, 3 Oktober 2018 tim telah menemukan dan mengangkat satu buah mesin turbin dan roda pesawat tersebut. Terkait jenazah, hingga siang ini, tim SAR gabungan telah menyerahkan 105 kantong jenazah ke Rumah Sakit Polri R Said Soekanto Kramat Jati, Jakarta Timur.  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.