Adik Ahok Buat Pernyataan Mengejutkan tentang Ahmad Dhani

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Musisi yang juga calon wakil Bupati Kabupaten Bekasi, Ahmad Dhani memberikan hak suaranya dalam Pilkada DKI Jakarta di TPS 24, Pinang Mas, Jakarta Selatan, 15 Februari 2017. Dhani yang mencoblos bersama anaknya, El dan ibunya, kompak memamerkan surat suara dengan menutupi gambar pasangan calon nomor dua, yakni Ahok-Djarot. instagram.com

    Musisi yang juga calon wakil Bupati Kabupaten Bekasi, Ahmad Dhani memberikan hak suaranya dalam Pilkada DKI Jakarta di TPS 24, Pinang Mas, Jakarta Selatan, 15 Februari 2017. Dhani yang mencoblos bersama anaknya, El dan ibunya, kompak memamerkan surat suara dengan menutupi gambar pasangan calon nomor dua, yakni Ahok-Djarot. instagram.com

    Menurut dia, hukum harus ditegakkan dengan benar. Aparat diminta tidak tebang pilih dalam penerapan hukum tersebut. “Ahok bukan penista agama tetapi trial by mob, dipaksakan,” ujarnya lagi.

    Baca:
    Ditunggu, Fadli Zon Kembali Tak Hadir di Sidang Ahmad Dhani

    Ahmad Dhani, kini kader Partai Gerindra, dijadwalkan menjalani sidang tuntutan pada Senin 19 November 2018. Ahmad Dhani dilaporkan dengan tuduhan ujaran kebencian terhadap Ahok oleh Jack Boyd Lapian, pendukung Ahok, pada 9 Maret 2017. Barang buktinya sejumlah cuitan di akun Twitter pribadi Ahmad Dhani.

    Pengunjung sidang memberi hormat kepada hakim setelah menjatuhkan hukuman bersalah kepada Ahok, saat vonis dalam sidang di Jakarta, 9 Mei 2017. REUTERS/Bay Ismoyo

    Sedang Ahok kini sedang menjalani hukuman dua tahun penjara yang diputus majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada akhir Mei 2017. Di tengah tekanan demonstrasi besar sekelompok massa yang menamakan diri 212, Ahok divonis bersalah menista agama.

    Ahok menolak banding dan memilih menjalani hukuman tersebut dan kini berada di tahanan Markas Komando Brimob, Depok.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.