DKI Tambah Bantuan Rp 199 Miliar untuk Pendidikan di Bantargebang

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Transformasi wajah TPST Bantargebang di Bekasi, 29 November 2017. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji menyatakan penataan TPST Bantargebang yang mirip piramida sempat viral di media sosial. TEMPO/Subekti

    Transformasi wajah TPST Bantargebang di Bekasi, 29 November 2017. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji menyatakan penataan TPST Bantargebang yang mirip piramida sempat viral di media sosial. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta menambah dana bantuan keuangan wajib untuk Pemerintah Kota Bekasi. Tambahan itu senilai Rp 199 miliar guna menyukseskan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan anak di Bantargebang, Bekasi.

    Baca  juga: Anies Tambah Alokasi Hibah untuk Bekasi Rp 602 Miliar

    "Untuk pendidikan bagi anak Bantargebang maka Pemerintah Kota Bekasi mengajukan proposal dan sudah kita setujui," kata Premi di ruang rapat Komisi A DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 6 November 2018.

    Premi mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sepakat membuat addendum perjanjian kerja sama sehubungan dengan dana wajib alias kompensasi bau sampah. Anies dan Rahmat telah menandatangani perjanjian itu.

    Setelah keduanya bertemu membahas kisruh pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Bekasi mengajukan proposal bantuan dana untuk pendidikan anak Bantargebang. Pemerintah DKI menyetujui tambahan bantuan keuangan sebesar Rp 199 miliar. Jumlah itu masuk dalam anggaran dana wajib.

    Baca juga: Ahmad Syaikhu Persiapkan Ini Sebelum Maju Ikuti Tes Cawagub DKI

    Pemerintah DKI terlebih dulu mengusulkan Rp 138 miliar dana wajib untuk Bekasi. Usulan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI agar dibahas dalam Badan Anggaran alias Banggar DPRD.

    Dengan begitu, Pemerintah DKI mengalokasikan dana wajib untuk Bantargebang Rp 338 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019. "Jadi bantuan keuangan yang bersifat khusus atau wajib kita itu sebesar Rp 338 miliar," ucap Premi.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.