Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengganti Sandiaga Bukan dari PKS, Ahmad Syaikhu: Mesin Partai ..

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ahmad Syaikhu pada Maret 2017. Foto: Koleksi Ahmad Syaikhu
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ahmad Syaikhu pada Maret 2017. Foto: Koleksi Ahmad Syaikhu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wagub DKI Jakarta Ahmad Syaikhu mengatakan akan ada masalah jika pengganti Sandiaga Uno di Balai Kota bukan dari kader PKS.

Baca:

M Taufik Nilai PKS Belum Tentu Wagub DKI, PKS: Tidak Masuk Akal

Menurut Syaikhu, posisi PKS pada kursi Wagub DKI sangat penting untuk mendongkrak jumlah pemilih dalam Pilpres 2019 berdasarkan kekuatan mesin parpolnya. 

"Yang akan menjadi masalah, ketika penggantinya bukan dari PKS, ini dikhawatirkan tidak bergeraknya mesin PKS di Pilpres 2019," kata kader PKS ini di Bekasi, Selasa 6 November 2018.

Ahmad Syaikhu meminta semua pihak terkait bersikap konsisten menjadikan kader PKS sebagai pengganti Sandiaga Uno. "Bagi saya tidak masalah kalau saya tidak terpilih, selama komitmennya dari Partai Keadilan Sejahtera," katanya.

Baca juga:
Babak Baru Cawagub DKI, Kandidat dari PKS Ini Legowo Kalau Dicoret

Menurut Syaikhu, pada pertemuan Senin, 5 November lalu, Partai Gerindra telah sepakat bahwa kursi Wagub DKI diserahkan kepada kader PKS. Sesuai dengan instruksi DPP PKS, kata Syaikhu, saat ini hanya ada dua kader yang dipercaya menggantikan Sandiaga Uno, yakni dirinya bersama Agung Yulianto.

Calon Wakil Gubenur DKI Jakarta yang diajukan Partai Keadian Sejahtera (PKS) Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, September 2018. Foto: Instagram

Dikatakan Syaikhu, kekosongan jabatan Wagub DKI sudah terlalu lama sehingga dirinya meminta agar seluruh proses administrasi dapat segera dijalankan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Prosesnya cukup lama, mungkin karena masalah mekanisme dan komunikasi antara Gerindra dan PKS. Saat ini banyak kesamaan persepsi untuk menyegerakan berbagai agenda termasuk penggantian Wagub DKI," katanya.

Baca:
Disebut Calon Wagub DKI Terkuat, Ahmad Syaikhu: 50 Persen

Dia telah menjalin komunikasi bersama sejumlah tokoh di DKI Jakarta, seperti ulama hingga anggota DPRD DKI. "DPRD sudah sebagian dikomunikasikan setelah adanya penunjukan. Mudah-mudahan bisa berjalan baik," katanya.

Ahmad Syaikhu juga siap menjalani tugas sebagai Wagub DKI serta siap tidak terpilih. 

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2013-2018 itu bertekad akan melanjutkan fokus kerjanya di bidang pengembangan wirausahawan Asyik Preneur bila ternyata tidak terpilih menggantikan Sandiaga Uno.

Baca juga:

Resah Jadi Alat Politik Sandiaga, Pedagang Pasar Pilih Jokowi

"Sesungguhnya apa yang disiapkan, ini kekuatan dari Sang Pencipta. Kita hanya berusaha saja dan semampunya ikhtiar, selebihnya sandarkan kepada Allah SWT termasuk proses politik, komunikasi dan lainnya," kata Ahmad Syaikhu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

11 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

Ihwal usul PKS, apakah masih ada peluang merevisi UU DKJ?


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

11 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

18 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


PIK 2 dan BSD Menjadi PSN Diduga Terkait Pilpres, Ini Tanggapan Pengamat

1 hari lalu

Salah satu akses dari Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2 yang sedang dibangun. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
PIK 2 dan BSD Menjadi PSN Diduga Terkait Pilpres, Ini Tanggapan Pengamat

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai adanya dugaan politik balas budi di proyek PSN PIK 2 dan BSD masuk akal.


Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 66 Miliar Selama Jabat Presiden 2 Periode dari 2014 hingga 2023

1 hari lalu

Presiden Jokowi melihat kemasan minyak makan merah setelah meresmikan pabriknya di Deli erdang, Sumut, 14 Maret 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris
Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 66 Miliar Selama Jabat Presiden 2 Periode dari 2014 hingga 2023

Saat mencalonkan sebagai capres pada Pemilu 2014 harta kekayaan Jokowi Rp 29,8 miliar,di akhir masa jabatannya ini berdasarkan LHKPN senilai Ro 95,8.


Anies-Muhaimin Akan Hadir Sidang Perdana Gugatan Hasil Pilpres di MK Pagi Ini

1 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia, Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) memberikan keterangan pers di posko pemenangan di Jalan Diponegoro X, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Menurut mereka pejuang demokrasi harus menghormati Pemilu 2024 apa pun hasil yang diputuskan oleh KPU. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anies-Muhaimin Akan Hadir Sidang Perdana Gugatan Hasil Pilpres di MK Pagi Ini

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk sengketa Pilpres di MK, hari ini, 27 Maret 2024.


Banjir Kritik Pedas, Berikut Kronologi Penolakan Film Kiblat

2 hari lalu

Film Kiblat. Instagram
Banjir Kritik Pedas, Berikut Kronologi Penolakan Film Kiblat

Poster film Kiblat menuai kecaman, dianggap kampanye hitam umat Islam.


MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

2 hari lalu

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono berbicara pada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.
MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

MK menambah kuota saksi dalam sidang sengketa Pemilu menjadi maksimal 19 orang. Apa alasannya?


Sidang Sengketa Pilpres 2024 Digelar Besok, Apakah Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arsul Sani Ikut Terlibat?

2 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani berbincang dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman sebelum mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Arsul terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin yang berakhir pada 17 Januari 2024. TEMPO/Subekti.
Sidang Sengketa Pilpres 2024 Digelar Besok, Apakah Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arsul Sani Ikut Terlibat?

Dari sembilan hakim konstitusi, hanya Anwar Usman yang dilarang ikut terlibat dalam sidang sengketa Pilpres 2024.


AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

2 hari lalu

Presiden Jokowi melakukan sarapan dengan AHY di Yogya, Minggu, 28 Januari 2024. FOTO/Humas Demokrat.
AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

Ketua Umum Partai Demokrat AHY bersyukur memilih hengkang dari Koaliasi Perubahan yang mengusung Anies Bawedan, pindah ke koalisi Prabowo-Gibran.