Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wakil Ketua DPRD Ini Pertanyakan Ada Tes di Pemilihan Wagub DKI

image-gnews
Dari kiri: Mayjend TNI (Purn) Ferrial Sofyan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Mohamad Taufik, dan Triwisaksana bergandeng tangan bersama seusai mengikuti rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta, 7 November 2017. ANTARA/Aprillio Akbar
Dari kiri: Mayjend TNI (Purn) Ferrial Sofyan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Mohamad Taufik, dan Triwisaksana bergandeng tangan bersama seusai mengikuti rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta, 7 November 2017. ANTARA/Aprillio Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Triwisaksana heran dengan keputusan Gerindra dan PKS yang akan mengadakan tes uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk calon Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta.

Tes itu, politikus PKS yang akrab disapa Sani tersebut, hanya menumbuhkan persepsi calon Wagub DKI tak siap dan pantas.  "Kecuali Anda pilih direktur BUMD, Kepala Dinas. Lha, ini kan wakil gubernur. Mana ada wakil gubernur, kepala daerah, di tempat lain dites dulu?" ujar Sani di DPRD Jakarta, Rabu, 7 November 2018.

Baca : M Taufik Legowo Gagal Jadi Wagub DKI Gantikan Sandiaga Uno, Sebab...

Sani menganggap fit and proper test menyiratkan calon yang diajukan PKS sebagai cawagub tidak mampu dan memiliki kapabilitas, sehingga perlu ada tes itu. Menurut Sani, seharusnya cawagub dari PKS hanya diperkenalkan ke Gerindra dan dibahas bersama, lalu diajukan ke DPRD.

"Dulu pas Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dicalonkan oleh PKS dan Gerindra, emang ada fit and proper test? Prabowo dan Sandiaga ada badan fit and proper test? (kalau ada) Berarti ada keraguan," ujar Sani.

Pada Senin, 5 November 2018 lalu, PKS dan Gerindra mengadakan pertemuan di DPD Gerindra, Kemayoran, Jakarta Pusat, membahas soal perebutan kursi wagub. Dari hasil pertemuan itu, kedua partai sepakat calon wagub DKI akan diusulkan hanya dari PKS.

Perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta menyambangi kantor DPD Gerindra DKI, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 5 November 2018. Kedua partai bakal membahas calon wakil gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Lani Diana

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, kedua partai sepakat membentuk sebuah badan penentuan cawagub DKI Jakarta yang akan melakukan fit and proper test terhadap calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Politikus Partai Gerindra, Mohamad Taufik, selaku inisiator pertemuan itu mengatakan uji kepatutan dan kelayakan cawagub DKI akan lebih dulu dilakukan badan tersebut, sebelum menyerahkan namanya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Kedua partai belum membuat timeline kerja badan fit and proper test. Anggota penguji, menurut Taufik, bisa anggota partai ataupun pakar, tergantung pada keputusan partai.

Simak juga :
Bolak-balik Pelimpahan Berkas Perkara Narkoba Richard Muljadi, Kenapa?

"Dalam tempo sesingkat-singkatnya (akan dirumuskan), kaya merumuskan kemerdekaan saja," ujar Taufik.

Selain itu, pertemuan kedua partai tersebut menyepakati dua nama calon Wagub DKI Jakarta berasal dari kader PKS. Kesepakatan itu dipastikan setelah pimpinan wilayah DKI kedua partai duduk bersama sore ini. "Tadi sudah disepakati bahwa kursi itu diamanatkan kepada PKS," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo di kantor DPD Gerindra DKI.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jajaran PKS Temui Petinggi PKB Pakai Warna Khas Partai Masing-masing

5 jam lalu

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri), Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsy (kanan) dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah) saat bertemu di DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2024. Pertemuan petinggi PKB dan PKS dalam rank silahturahmi perubahan yang telah dijalin kedua partai dalam pemilu 2024. PKB, PKS dan Nasdem diketahui pernah berkoalisi untuk mengusung pasangan Anies-Imin di Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jajaran PKS Temui Petinggi PKB Pakai Warna Khas Partai Masing-masing

Syaikhu dan Aboe bersama jajaran PKS tiba pada sekitar jam 19.05 WIB. Keduanya memakai pakaian bernuansa oranye dalam kunjungan kali ini.


Pilkada 2024: Edy Rahmayadi Telah Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Cagub Sumut dari 3 Partai

8 jam lalu

Mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (tengah) menyapa warga saat acara perpisahan akhir masa jabatan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa 5 September 2023. Acara serah terima jabatan dan perpisahan Gubernur Sumut tersebut dihadiri sejumlah anggota DPRD, simpatisan dan ribuan warga dari berbagai komunitas sebagai bentuk ucapan terimakasih atas pengabdian selama periode 2018-2023. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
Pilkada 2024: Edy Rahmayadi Telah Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Cagub Sumut dari 3 Partai

Edy Rahmayadi adalah bakal calon gubernur pertama yang telah mengambil formulir pendaftaran Pilkada 2024 di PKB Sumut.


Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

11 jam lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

PKB tetap akan mengajukan hak angket pemilu dengan menggandeng rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.


Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

11 jam lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

Bagaimana sikap PDIP, NasDem, dan PKS usai Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih? Akan jadi koalisi atau oposisi?


Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

12 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.


Jadi Oposisi atau Koalisi dengan Prabowo, PKS: Ditentukan Majelis Syuro

13 jam lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat mencoblos Pemilu 2024 di TPS 165, Pondok Gede, Kota Bekasi, Rabu, 14 Februari 2024. Tempo/Adi Warsono
Jadi Oposisi atau Koalisi dengan Prabowo, PKS: Ditentukan Majelis Syuro

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan soal sikap partainya apakah akan menjadi oposisi atau koalisi dengan Prabowo ditentukan Dewan Syuro.


Peluang PKS Oposisi atau Koalisi, Ahmad Syaikhu: Ditentukan Majelis Syuro

13 jam lalu

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu (tengah), saat ditemui di Gedung DPP PKS, Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023. TEMPO/Han Revanda Putra.
Peluang PKS Oposisi atau Koalisi, Ahmad Syaikhu: Ditentukan Majelis Syuro

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan peluang koalisi atau oposisi ditentukan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro


NasDem-PKS Siap Bersatu Lagi di Pilkada, Kans Usung Anies Masih Dibahas

14 jam lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
NasDem-PKS Siap Bersatu Lagi di Pilkada, Kans Usung Anies Masih Dibahas

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menegaskan partainya siap berkoalisi kembali dengan PKS di Pilkada Serentak 2024.


Respons Parpol di Luar KIM Soal Peluang Gabung ke Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Parpol di Luar KIM Soal Peluang Gabung ke Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Muhaimin Iskandar mengatakan PKB ingin terus bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Gerindra.


Surya Paloh Tegaskan NasDem dan PKS Siap Gabung Pemerintahan Maupun Oposisi

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Surya Paloh Tegaskan NasDem dan PKS Siap Gabung Pemerintahan Maupun Oposisi

Surya Paloh meminta PKS untuk merenungkan apa yang terbaik bagi negeri ini, PKS di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan.