TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI membangun skybridge atau jembatan multiguna di Tanah Abang, Jakarta Pusat, tapi ada cara lain yang lebih baik.
Jembatan itu rencananya berfungsi untuk menampung 446 pedagang, akses pejalan kaki menuju pasar Tanah Abang, dan mengurangi kemacetan di Jakarta.
Baca : Politikus PDIP: Tanah Abang Kumuh, Jokowi Ogah Bawa Tamu ke Sana
Namun, Prasetio menilai ada cara lain yang lebih baik dalam menangani kesemerawutan di Tanah Abang, dibanding membangun skybridge. "Yang bener itu, buat tunnel ke bawah menuju Blok G, kan jalan punya pemerintah, itu yang paling gampang," ujar Prasetio di Gedung DPRD Jakarta, Senin, 12 November 2018.
Dengan cara versi Prasetio itu, masyarakat bisa langsung mengakses Blok G melewati terowongan bawah tanah. Sehingga, pejalan kaki tak akan tumpah ruah di jalan dan membuat macet.
Lebih lanjut, Prasetio menilai skybridge yang saat ini dibangun tak memiliki nilai estetika. Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu melihat bangunan skybridge saat ini mirip kandang.
Selain itu, Prasetio menganggap para pedagang akan tetap mengokupasi bagian bawah skybridge untuk berdagang, meskipun telah disediakan kios di bagain atas skybridge. "Memang enggak ada PKL lagi di bawah? Ada lagi PKL, pasti ada PKL. Problema baru lagi, tambah problema," tutur Prasetio.
Simak juga :
Jakarta Masuki Musim Hujan, Anies Beberkan 30 Titik Rawan Banjir
Hingga hari ini, skybridge Tanah Abang belum juga rampung. Sejauh ini, pembangunan jembatan layang itu ngaret tiga kali.
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan mengatakan pembangunan skybridge akan selesai seluruhnya paling lama 15 hari lagi.
Yoory mengakui, setelah molor dari target rampung akhir Oktober, pihaknya merencanakan pembangunan skybridge di Tanah Abang itu selesai pekan lalu dan bisa digunakan secara terbatas. Namun, rencana itu meleset. "Target kita tadinya mau bisa digunakan secara terbatas, tapi kita lihat kondisi di lapangan. Keputusannya ini harus selesai sempurna dulu, baru itu bisa digunakan," kata dia.