TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya berencana memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyelesaikan polemik pembangunan jembatan layang multifungsi atau skybridge Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pertemuan itu rencananya akan digelar di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan.
“(Agendanya) kami rekonsiliasikan. Ada lima isu, aset, flow, gate, sarana dan prasarana, dan juga terkait keamanan,” ujar Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho saat dihubungi, Senin malam, 12 November 2018 terkait proyek skybridge. “Nanti masing-masing akan mempertemukan para ahli di antara mereka.”
Baca : Skybridge 3 Kali Molor, Anies Baswedan Akan Panggil Dirut Sarana Jaya
Teguh mengatakan perlu ada pihak ketiga dalam polemik skybridge Tanah Abang. Sebab, permasalahan soal skybridge tak kunjung usai dan membuat proyek sebesar Rp35 miliar itu meleset dari target tiga kali.
Salah satu contoh permasalahan antara Pemprov DKI dengan PT KAI terkait skybridge adalah toilet. Teguh menceritakan PT KAI telah memperhitungkan jumlah warga yang bakal memadati skybridge, yakni 446 lapak dengan asumsi dua penjaga per toko. Sehingga total pedagang saja sudah sekitar 800 orang.
Para pedagang ini tak dapat menggunakan fasilitas toilet umum di Stasiun Tanah Abang. Karena itulah, PT KAI meminta Sarana Jaya membangun toilet sendiri. "Waktu kami panggil, Sarana Jaya sedang melakukan designing lagi untuk toilet itu," papar Teguh.
Sejauh ini, PD Sarana Jaya tiga kali gagal menyelesaikan pembangunan jembatan di atas Jalan Jatibaru Raya yang menghubungkan Stasiun Tanah Abang dengan Blok G dan blok-blok lain yang selama ini dianggap sepi pengunjung.
Awalnya, skybridge ditargetkan selesai pada 15 Oktober 2018. Namun, Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan menyampaikan adanya kendala teknis sehingga target diundur menjadi 31 Oktober 2018 dan pekan lalu.
Simak pula :
Alasan Polres Bogor Tak Beri Izin Pertemuan Khilafah Internasional di Sentul
Melihat jadwal penyelesaian skybridge yang terus molor itu, Ombudsman Jakarta Raya merasa harus memperoleh kepastian ihwal nasib Jalan Jatibaru Raya. Pemerintah DKI, Teguh menambahkan, telah membuka jalan itu tapi kemacetan masih kerap terjadi. Fakta di lapangan ini yang menjadi dasar ombudsman memanggil kedua pihak terkait.
