TEMPO.CO, Jakarta – Penataan kawasan Tanah Abang yang dilakukan pemerintah DKI kembali mendapat kritikan dari anggota DPRD Jakarta. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menilai kebijakan pemerintah terhadap pusat perbelanjaan itu tidak direncanakan dengan baik. Karena itu tidak heran jika sampai hari ini kawasan Tanah Abang masih terlihat semrawut.
Baca: Tanah Abang, Ini Kritik Keras Ketua DPRD DKI ke Anies Baswedan
"Jadi, suatu pembangunan yang tidak dilakukan dengan perencanaan baik, tidak melalui kajian yang matang, maka hasilnya seperti itu," kata Gembong, Selasa, 13 November 2018.
Gembong mencontohkan pembangunan skybridge atau jembatan mulitiguna, yang terkesan ujug-ujug. Bahkan, karena tidak ada perencanaan matang, pembangunan skybridge justru menimbulkan konflik antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan PD Sarana Jaya. "Orang kalau bangun rumah itu (direncanakan) mau bikin berapa kamar, bla, bla, bla, kan harus seperti itu," ucap Gembong.
Sebelumnya, PT KAI meminta PD Sarana Jaya menyiapkan fasilitas berupa toilet, karena memperhitungkan jumlah pedagang dan warga yang bakal memadati skybridge. Para pedagang tak dapat menggunakan toilet umum di Stasiun Tanah Abang.
Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya akan memfasilitasi pertemuan antara Pemprov DKI dengan PT KAI untuk menyelesaikan polemik itu. Lima isu yang akan dibahas meliputi aset, flow, gate, sarana dan prasarana, serta keamanan.
Baca: Tanah Abang Kumuh, Jokowi Ogah Bawa Tamu ke Sana
Sejauh ini, PD Sarana Jaya juga telah tiga kali gagal menyelesaikan pembangunan skybridge Tanah Abang sesuai target. Awalnya, skybridge ditargetkan selesai pada 15 Oktober 2018. Namun, karena ada kendala teknis, target diundur hingga 31 Oktober 2018 dan pekan lalu. "Sesederhana ini, karena tidak melalui perencanaan yang matang makanya seperti ini semrawut," ucap Gembong.
