DKI Lelang 194 Kendaraan Dinas, Baru 45 Unit Terjual Rp 1,6 M

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung melihat kendaraan yang ditawarkan dalam  Pesta Lelang ibid 2016 di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta, 8 Oktober 2016. Tempo/Vindry Florentin

    Pengunjung melihat kendaraan yang ditawarkan dalam Pesta Lelang ibid 2016 di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta, 8 Oktober 2016. Tempo/Vindry Florentin

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta menggelar lelang 194 unit kendaraan dinas operasional yang sudah tidak lagi digunakan.

    Baca: Ini Alasan Anies Baswedan Ogah Gunakan istilah Lelang Jabatan

    "Ini dilakukan dalam rangka penghapusan aset," kata Kepala Bidang Perubahan Status Aset BPAD Provinsi DKI Jakarta Gigih Nugrahadi saat dihubungi dari Jakarta, Selasa 13 November 2018.

    Gigih menyebut dari 194 unit kendaraan yang dilelang, sebanyak 45 unit sudah terjual. Kendaraan yang telah terjual itu terdiri dari 10 minibus, 22 pick up, enam sedan, satu truk, tiga mobil barang, dan tiga sepeda motor. 

    "Total nilai hasil lelang 45 kendaraan itu sebesar Rp1.569.807.062," ujar dia.

    Menurut Gigih, harga jual untuk setiap kendaraan beragam sesuai hasil penilaian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

    Dalam proses lelang itu, lanjut dia, tidak semua usulan penghapusan kendaraan dinas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) diterima.

    Pasalnya, untuk penghapusan aset ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni seluruh dokumen yang diperlukan harus lengkap untuk bisa diproses.

    Mekanisme penghapusan aset kendaraan dinas itu sendiri, melalui lelang dilakukan secara kolektif yang artinya, BPAD akan melakukan tahapan lelang jika sudah ada banyak kendaraan yang bisa dilakukan proses penghapusan.

    Baca: Kenapa Lelang Barang Jasa Anies-Sandi Minim Dibanding Era Ahok

    "Hal ini agar terjadi penghematan. Karenanya kami lakukan saat sudah ada banyak kendaraan yang siap diproses untuk lelang," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.