DPRD DKI Revisi Perda Modal Dasar 3 BUMD Pekan Depan

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jakpro Minta Tambah Modal Lagi

    Jakpro Minta Tambah Modal Lagi

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menjadwalkan pembahasan revisi peraturan daerah untuk tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengatakan tiga BUMD itu adalah PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan PD Pembangunan Sarana Jaya.

    Baca juga: Pembahasan Stadion BMW di DPRD, Anies: Wakil Rakyat Harus Dukung

    "Kita akan menjadwalkan revisi tiga perda tentang PT Jakpro, kemudian PT MRT, dan Sarana Jaya," kata Triwisaksana di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 19 November 2018.

    Menurut Triwisaksana, pembahasan revisi perda baru dimulai dalam rapat paripurna Senin pekan depan. Triwisaksana berujar, tiga BUMD itu perlu suntikan modal tambahan pada 2019 lantaran mendapat proyek penugasan dari Pemerintah DKI.

    Perda yang berlaku saat ini tak cukup mengakomodasi dana yang diperlukan ketiga BUMD. "Ketiga BUMD ini akan menerima PMD (penyertaan modal daerah) di 2019 sementara modal dasarnya dalam perda sebelumnya tidak cukup," ucap Triwisaksana.

    Misalnya, ujar Triwisaksana, Jakpro yang meminta peningkatan modal dasar dari Rp 10 triliun menjadi Rp 30 triliun. Jakpro perlu modal tambahan untuk mengerjakan beberapa proyek seperti Stadion di lahan Taman Bersih Manusiawi Berwibawa (BMW), dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).

    Begitu juga dengan Sarana Jaya yang memohon modal perusahaan berubah dari Rp 2 triliun menjadi Rp 10 triliun. Sebelumnya, Sarana Jaya mengusulkan PMD sebesar Rp 5,3 triliun untuk menggarap proyek Tanah Abang dan rumah DP nol rupiah. Sementara itu, Sarana Jaya telah menyerap modal Rp 2 triliun tahun ini. 

    Baca juga: Alasan Anies Baswedan Ngotot Stadion BMW Dibangun BUMD

    PT MRT Jakarta, Triwisaksana menambahkan, meminta perubahan modal dasar MRT Jakarta dari Rp 14,6 triliun menjadi Rp 40,7 triliun. MRT Jakarta memerlukan tambahan modal Rp 4,41 triliun untuk membayar pekerjaan kontraktor MRT fase I, rute Lebak Bulus-Bundaran HI, yang akan beroperasi pada Maret 2019.

    Masalahnya, suntikan modal yang bisa diberikan Pemerintah DKI untuk BUMD hanya Rp 2,5 triliun. Sebab, saat ini, MRT Jakarta telah menyerap penyertaan modal hingga Rp 12,1 triliun.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.