Jalan Berbayar, Anies Baswedan Setuju ERP Diterapkan untuk Motor

Reporter:
Editor:

Untung Widyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, berkonvoi dengan sepeda motor Vespa saat membuka Jakarnaval 2018, Jakarta, Ahad, 8 Juli. Anies menaiki sepeda motor Vespa yang modifikasi dengan boncengan berwarna perak, sementara Sandiaga mengendarai Vespa berwarna merah. TEMPO/Amston Probel

    Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, berkonvoi dengan sepeda motor Vespa saat membuka Jakarnaval 2018, Jakarta, Ahad, 8 Juli. Anies menaiki sepeda motor Vespa yang modifikasi dengan boncengan berwarna perak, sementara Sandiaga mengendarai Vespa berwarna merah. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies  Baswedan menginginkan sistem jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) berlaku untuk semua kendaraan pribadi, termasuk sepeda motor. Meski begitu, Pemerintah DKI tak dapat memperluas ERP bagi motor lantaran terhalang regulasi pemerintah pusat.

    Baca juga: Anies Baswedan Tegaskan Tak Ada Rencana ERP untuk Sepeda Motor

    "Kendalanya, PP itu mengecualikan motor dalam kewajiban membayar ketika masuk ke daerah restricted. Padahal, seharusnya kalau pendapat pribadi saya, semua kendaraan pribadi kena," kata Anies di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Ahad, 25 November 2018.

    Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dalam Pasal 3 PP 97/2012 tertulis, objek retribusi pengendalian lalu lintas dikecualikan untuk sepeda motor, kendaraan penumpang umum, kendaraan pemadam kebakaran, dan ambulans.

    Menurut Anies, Pemerintah DKI harus mengikuti ketentuan yang ada. Namun, dia sepakat bahwa seharusnya pemerintah daerah dapat mengatur kendaraan umum. Salah satunya dengan menerapkan ERP di semua kendaraan.

    "Sehingga kita bisa mengelola pergerakan kendaraan bermotor lebih baik," ucap Anies.

    Simak juga: Pemerintah Kaji ERP Juga Berlaku untuk Sepeda Motor

    Sebelumnya, Pemerintah DKI berencana memperluas sistem ERP diterapkan ke kendaraan roda dua. Pernyataan itu diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko.

    Namun niat Gubernur Anies Baswedan itu tak sesuai dengan Pergub 25/2017. Dalam Pasal 8 ayat 1 tertulis kendaraan bermotor yang diperbolehkan melewati ruas jalan koridor atau kawasan ERP terdiri atas mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tata Tertib Penonton Debat Capres 2019, KPU Siapkan Kipas

    Begini beberapa rincian yang perlu diperhatikan selama debat Capres berlangsung pada Kamis, 17 Januari 2019. Penonton akan disediakan kipas oleh KPU.