Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Defisit Rp 16 Triliun, DPRD Pangkas Separo Anggaran Rumah DP Rp 0

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Warga melakukan registrasi pendaftaran rumah DP 0 Rupiah kepada petugas di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis, 1 November 2018. Pendaftaran rumah DP 0 Rupiah berlangsung hari ini hingga 20 November 2018. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Warga melakukan registrasi pendaftaran rumah DP 0 Rupiah kepada petugas di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis, 1 November 2018. Pendaftaran rumah DP 0 Rupiah berlangsung hari ini hingga 20 November 2018. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran untuk program rumah dengan down payment  atau DP Rp 0 mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 0Daerah (DPRD) Jakarta. Namun, jumlah anggaran untuk program unggulan Anies Baswedan itu dipangkas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD hingga lebih dari separo.

Baca juga: Rumah DP 0 Rupiah, Hari Pertama 383 Warga Jakarta Daftar Samawa

Alasannya, rancangan APBD DKI 2019 berpotensi defisit hingga Rp16 triliun. "Rp 350 miliar rasanya cukup. Baik, kita setujui Rp 350 miliar," kata Pimpinan Banggar Triwisaksana sambil mengetuk palu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 26 November 2018. 

Sebelumnya, dalam rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019, anggaran rumah DP Rp 0 awalnya sekitar Rp 720 miliar. Namun kini hanya menjadi Rp 350 miliar. 

Namun, Triwisaksana mengatakan, saat ini perlu ada pemangkasan untuk menutupi defisit KUA-PPAS senilai Rp 16 triliun. Ia lalu meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Meli Budiastuti menghitung ulang nilai riil yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah DP Rp 0 pada 2019.

Meli Budiastuti kemudian mengajukan angka Rp 380 miliar. Ia menjabarkan, dana itu hanya akan cukup untuk menalangi 950 unit rumah susun DP Rp 0 dari target awal 1.600 unit pada 2019. Rinciannya, 780 unit rusun dari Sarana Jaya dan 170 unit dari Perumahan Nasional (Perumnas). 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Meli, dana Rp 380 miliar itu berdasarkan perhitungan satu unit rumah seharga Rp 400 juta. DP yang akan ditalangi oleh DKI untuk satu unit rumah sebesar Rp 80 juta atau 20 persen. 

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Iman Satria menyatakan ketidaksetujuannya terhadap jumlah dana talangan itu. Menurut dia, satu unit rumah susun seharusnya seharga Rp 350 juta. Sehingga jika DP yang ditalangi sebesar 20 persen, maka dana talangan dari DKI tak sebesar Rp 80 juta. 

Baca juga: Polisi Sebut Penyebab Kecelakaan Maut Rombongan Santri di Ciledug

Meli mengatakan mharga jual rusun maksimal Rp 350 juta. Namun karena 170 unit Rusunami Pasar Rumput yang akan diserahkan Perumnas ke DKI belum diketahui harganya, Meli memperkirakan harganya Rp 400 juta.

"Ya sudah kalau harganya Rp 350 juta, mestinya kurang dong, enggak sampai Rp 80 jut," kata Iman. Di tengah perdebatan itu, Pimpinan Banggar Triwisaksana langsung mengambil keputusan. Ia mengetuk palu dan hanya menyetujui anggaran rumah DP Rp 0 sebesar Rp 350 miliar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat Sebut Indonesia Terancam Twin Deficit, Apa Itu?

2 hari lalu

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung, Priok, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. Namun nilai ekspor mengalami penurunan secara tahunan. Tempo/Tony Hartawan
Pengamat Sebut Indonesia Terancam Twin Deficit, Apa Itu?

Indonesia berisiko menghadapi kondisi 'twin deficit' seiring dengan menurunnya surplus neraca perdagangan.


Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

8 hari lalu

Shinta Widjaja Kamdani, CEO Sintesa Group.
Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

22 hari lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

22 hari lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

29 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

33 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Baleg DPR Bilang Ada Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Apa Artinya?

35 hari lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Baleg DPR Bilang Ada Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Apa Artinya?

Ketua Baleg DPR berkelakar gagasan Jakarta jadi ibu kota legislatif bisa sejalan dengan para legislator yang enggan pindah kantor ke IKN.


Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

38 hari lalu

Dokumentasi Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster saat diwawancara di Denpasar.ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.


Daftar Perolehan Suara Partai untuk DPRD DKI Pemilu 2024, PSI Lampaui PAN-Demokrat-PPP

39 hari lalu

Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) disaksikan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kedua kiri), Sekjen PSI Raja Juli Antoni (kiri) dan jajaran pengurus mengangkat koin bersimbol PSI pada puncak perayaan HUT ke-9 PSI di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 9 Desember 2023. Kegiatan yang diikuti ribuan simpatisan PSI se-Jawa Tengah tersebut mengusung tema Dendang Sayang PSI Menang. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Daftar Perolehan Suara Partai untuk DPRD DKI Pemilu 2024, PSI Lampaui PAN-Demokrat-PPP

KPU DKI mengumumkan perolehan suara dalam Pileg DPRD DKI di Pemilu 2024. PSI menempati urutan ke-7 melampaui PAN, Demokrat, dan PPP.


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

47 hari lalu

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.