Dana Bantuan Parpol di RAPBD DKI 2019 Naik Jadi Rp 10,6 Miliar

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Tempo/Lani Diana

    Ilustrasi rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Tempo/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Dana bantuan partai politik naik dua kali lipat dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI 2019. Kenaikan dana bantuan parpol itu disepakati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI dalam rapat badan anggaran kemarin.

    Baca: Rancangan APBD DKI 2019 Defisit, Program Titipan Harus Dipangkas 

    Dana bantuan parpol yang semula dianggarkan Rp 1.200 per suara naik menjadi Rp 2.400 per suara.

    "Peraturannya jika anggaran daerah cukup, maka besaran Rp 1.200 itu bisa dilipatkan. Keluar anggarannya itu jadi Rp 2.400 (per suara). Total Rp 10,6 miliar," ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 27 November 2018. 

    Dalam rapat Banggar, usulan kenaikan dana parpol itu datang dari anggota Banggar DPRD DKI Ashraf Ali. Ia mengatakan dana bantuan parpol tingkat kota harus dinaikan agar bergairah. 

    Sebab selama ini dana bantuan itu hanya diberikan untuk parpol tingkat provinsi saja. Usulan Ashraf itu mendapat persetujuan dari anggota Banggar lain. 

    Taufan mengatakan, sesuai dengan Pasal 5 Ayat 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, kenaikan dana parpol memang dimungkinkan. 

    Hanya saja, kenaikan itu harus diajukan dulu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Setelah itu, rancangan APBD DKI 2019 akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum akhirnya menjadi APBD DKI 2019.

    Baca: Rancangan APBD DKI 2019 Melar Rp 16 Triliun, Sekda: Banyak Usulan

    Taufan menerangkan angka Rp1.200 per suara sah untuk dana partai politik tingkat provinsi diatur dalam Pasal 5 Ayat 3 PP Nomor 1 Tahun 2018. Di PP yang sama pada Pasal 5 Ayat 7 menyatakan besaran nilai bantuan keuangan juga dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.