Hina Jokowi Banci, Seorang Dai Diadukan ke Polda Metro Jaya

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Relawan Jokowi Mania mengadakan diskusi fenomena tagar #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi di rumah makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, 21 April 2018. Tempo/Imam Hamdi

    Relawan Jokowi Mania mengadakan diskusi fenomena tagar #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi di rumah makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, 21 April 2018. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kelompok yang menamakan diri "Jokowi Mania DKI Jakarta" melaporkan Muhammad Bahar bin Smith ke Polda Metro Jaya. Menurut mereka, Bahar telah melecehkan simbol negara di luar batas kewajaran seorang penceramah atau dai.

    Baca juga:
    Disebut Anak DN Aidit, Muannas: Selalu PKI Kalau Dukung Jokowi

    "Bagaimanapun juga kita memang bebas berpendapat, tapi bukan bebas menghina," kata Rahmat, Ketua DPD Jokowi Mania DKI Jakarta di Polda Metro Jaya, Rabu 28 November 2018.

    Dalam pelaporannya, Rahmat menyertakan sebuah video ceramah Bahar berdurasi 60 detik sebagai alat bukti. Dalam video tersebut, pada detik ke-7 hingga 15, Bahar mengucapkan kata-kata sebagai berikut: "Kamu kalau ketemu Jokowi, kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu."

    Menurut Rahmat, menghina presiden dengan mengatakan banci atau haid adalah ucapan yang kurang logis dari seorang da'i seperti Bahar bin Smith. "Kami dari relawan Jokowi Mania, kami satukan tekad, kami beranikan diri, kami fight untuk melaporkan Habib Bahar bin Smith," ujar dia.

    Baca juga:
    Jokowi Lantik Relawan 7000 Jokowi di Bogor

    Video Bahar yang dijadikan alat bukti tersebut direkam pada 17 November 2018 dalam acara peringatan Maulid Nabi di Darussalam Satu, Batuceper, Tangerang. Rahmat menyatakan memiliki saksi mata yang memperkuat isi video.

    Dalam laporannya, Rahmat menuntut Bahar dengan pasal penghinaan simbol negara dan ujaran kebencian. "Untuk sementara kami fokus ke Habib Bahar bin Smith. Mungkin untuk perkembangan selanjutnya nanti bisa panitia pelaksana," tutur Rahmat.

    RYAN DWIKY ANGGRIAWAN | ZW


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.