Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reuni Akbar 212, Ini Alasan Kapitra Dulu Penggerak Kini Menolak

image-gnews
Ribuan umat Muslim ikuti hadiri acara Reuni Akbar 212 di kasawan silang Monas, Jakarta Pusat, 2 Desember 2017. Maria Fransisca.
Ribuan umat Muslim ikuti hadiri acara Reuni Akbar 212 di kasawan silang Monas, Jakarta Pusat, 2 Desember 2017. Maria Fransisca.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapitra Ampera, mantan pengacara pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab, menilai demontrasi besar 2 Desember 2016--atau 212 berdasarkan akronim tanggal dan bulan--merupakan bentuk syukuran terhadap pemerintahan Jokowi pada tahun itu. Dia menolak digelarnya Reuni Akbar 212 karena dianggap salah kaprah dan tak sesuai komitmen awal. 

Baca berita sebelumnya:
Eks Pengacara Rizieq Shihab Akan Bikin Tandingan Reuni Akbar 212

Menurut Kapitra, aksi dua tahun lalu menggambarkan bagaimana Jokowi berlaku adil untuk semua masyarakat dan tidak mengintervensi proses hukum pada siapapun. Seperti diketahui demonstrasi menuntut Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjarakan untuk tuduhan penistaan agama.

Juru bicara Front Pembela Islam Munarman bersama Kuasa Hukum Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Kapitra Ampera, saat memberikan pernyataan terkait aksi 21 Februari 2017, di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, 19 Februari 2017. Tempo/Egi Adyatama

"Keberadaan presiden dalam aksi 212 adalah bentuk dukungan pada keadilan bahwa presiden tidak mengintervensi hukum, meskipun yang melakukan itu mantan wakil Gubernurnya," kata Kapitra, Rabu 28 November 2018.

Karena alasan itu Kapitra mengatakan Reuni Akbar 212 yang rencananya digelar 2 Desember 2018 tak perlu. Pun dengan tahun-tahun berikutnya. Menurut dia, apabila tetap digelar, Reuni Akbar 212 menjadi tak lebih dari sekedar perayaan atas hukuman yang sedang dijalani Ahok atas masalahnya.

Baca:
Anies Baswedan Pastikan Hadir di Reuni Akbar 212

"Reuni yang demikian terlalu kejam dan mempertontonkan Islam yang penuh dendam dan amarah," katanya yang dalam demonstrasi dua tahun lalu berperan sebagai anggota tim advokat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Adalah fatwa tersebut yang digunakan untuk menekan polisi dan kejaksaan memenjarakan Ahok.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kapitra yang kini terdaftar sebagai caleg dari PDIP--partai utama pendukung Jokowi--giliran tak berharap demonstrasi dibelokkan untuk kepentingan dalam Pilpres 2019. Alasannya, tak ada komitmen soal pilpres saat demonstrasi digelar dua tahun lalu.

Kapitra Ampera (kiri), bersama dengan Hasto Kristiyanto (kanan), dan Sidarto Danusubroto dalam acara penyerahan dokumen persyaratan caleg di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018. TEMPO/Ryan Dwiky Anggriawan.

Baca:
Reuni Akbar 212, Intelijen Polda Susun Rencana Pengamanan

Sebelumnya, Persaudaraan Alumni atau PA 212 menyatakan tengah mempersiapkan rencana digelarnya Reuni Akbar 212. Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengatakan, rencananya reuni itu akan digelar di Monas.

"Kami akan tausiyah, zikir, sekaligus memperingati Maulid Nabi pada Ahad bulan Desember tanggal 2," kata Slamet di kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Jakarta, Jumat, 9 November 2018 lalu.

RYAN DWIKY ANGGRIAWAN | ZW

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

2 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

3 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

4 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

4 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

5 jam lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

5 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

6 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

6 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

6 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi