Reuni Akbar 212, Ini Alasan Kapitra Dulu Penggerak Kini Menolak

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan umat Muslim ikuti hadiri acara Reuni Akbar 212 di kasawan silang Monas, Jakarta Pusat, 2 Desember 2017. Maria Fransisca.

    Ribuan umat Muslim ikuti hadiri acara Reuni Akbar 212 di kasawan silang Monas, Jakarta Pusat, 2 Desember 2017. Maria Fransisca.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kapitra Ampera, mantan pengacara pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab, menilai demontrasi besar 2 Desember 2016--atau 212 berdasarkan akronim tanggal dan bulan--merupakan bentuk syukuran terhadap pemerintahan Jokowi pada tahun itu. Dia menolak digelarnya Reuni Akbar 212 karena dianggap salah kaprah dan tak sesuai komitmen awal. 

    Baca berita sebelumnya:
    Eks Pengacara Rizieq Shihab Akan Bikin Tandingan Reuni Akbar 212

    Menurut Kapitra, aksi dua tahun lalu menggambarkan bagaimana Jokowi berlaku adil untuk semua masyarakat dan tidak mengintervensi proses hukum pada siapapun. Seperti diketahui demonstrasi menuntut Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjarakan untuk tuduhan penistaan agama.

    Juru bicara Front Pembela Islam Munarman bersama Kuasa Hukum Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Kapitra Ampera, saat memberikan pernyataan terkait aksi 21 Februari 2017, di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, 19 Februari 2017. Tempo/Egi Adyatama

    "Keberadaan presiden dalam aksi 212 adalah bentuk dukungan pada keadilan bahwa presiden tidak mengintervensi hukum, meskipun yang melakukan itu mantan wakil Gubernurnya," kata Kapitra, Rabu 28 November 2018.

    Karena alasan itu Kapitra mengatakan Reuni Akbar 212 yang rencananya digelar 2 Desember 2018 tak perlu. Pun dengan tahun-tahun berikutnya. Menurut dia, apabila tetap digelar, Reuni Akbar 212 menjadi tak lebih dari sekedar perayaan atas hukuman yang sedang dijalani Ahok atas masalahnya.

    Baca:
    Anies Baswedan Pastikan Hadir di Reuni Akbar 212

    "Reuni yang demikian terlalu kejam dan mempertontonkan Islam yang penuh dendam dan amarah," katanya yang dalam demonstrasi dua tahun lalu berperan sebagai anggota tim advokat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Adalah fatwa tersebut yang digunakan untuk menekan polisi dan kejaksaan memenjarakan Ahok.

    Kapitra yang kini terdaftar sebagai caleg dari PDIP--partai utama pendukung Jokowi--giliran tak berharap demonstrasi dibelokkan untuk kepentingan dalam Pilpres 2019. Alasannya, tak ada komitmen soal pilpres saat demonstrasi digelar dua tahun lalu.

    Kapitra Ampera (kiri), bersama dengan Hasto Kristiyanto (kanan), dan Sidarto Danusubroto dalam acara penyerahan dokumen persyaratan caleg di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018. TEMPO/Ryan Dwiky Anggriawan.

    Baca:
    Reuni Akbar 212, Intelijen Polda Susun Rencana Pengamanan

    Sebelumnya, Persaudaraan Alumni atau PA 212 menyatakan tengah mempersiapkan rencana digelarnya Reuni Akbar 212. Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengatakan, rencananya reuni itu akan digelar di Monas.

    "Kami akan tausiyah, zikir, sekaligus memperingati Maulid Nabi pada Ahad bulan Desember tanggal 2," kata Slamet di kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Jakarta, Jumat, 9 November 2018 lalu.

    RYAN DWIKY ANGGRIAWAN | ZW


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.