Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Novel: Peserta Reuni Akbar 212 Dilarang Membawa Atribut Politik

image-gnews
Panitia Reuni Akbar Mujahid 212 berfoto bersama usai menggelar konferensi pers di Gedung Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jalan Kramat Raya, Jakarta, 28 November 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Panitia Reuni Akbar Mujahid 212 berfoto bersama usai menggelar konferensi pers di Gedung Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jalan Kramat Raya, Jakarta, 28 November 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, mengatakan Reuni Akbar 212 pada Ahad, 2 Desember 2018, tidak akan memiliki agenda politik apapun. Novel menegaskan panitia pelaksana Reuni Akbar 212 telah melarang peserta aksi untuk membawa segala atribut yang berkenaan dengan kepentingan politik.

Baca juga: Pertimbangan Intelijen, Polisi: Tunda Reuni Akbar 212 Tandingan

"Kami menyingkirkan yang namanya agenda politik. Kami melarang bendera apapun selain bendera kalimat tauhid dan bendera merah putih,” kata Novel di kawasan Rawamangun, Jakarta Utara, Jum'at, 30 November 2018.

“Dan kita melarang kaus apapun kecuali kaos putih, baju putih, kostum putih. Tidak ada kaos partai dan tidak ada orasi politik. Semua roundown yang disusun tidak ada berkenaan dengan kepentingan politik sedikitpun," ucap Novel.

Menurut Novel, pihaknya meminta Bawaslu dan KPU menindak tegas apabila ada temuan bahwa peserta reuni terang-terangan berpolitik praktis dalam Reuni Akbar 212. "Jika ada yang menyimpang dari (ketentuan) Bawaslu, KPU, dan diberikan sanksi, ya kami akan siap juga. Apa nanti harus kami tegur atau kami musyawarahkan," ujar Novel.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Novel menuturkan, PA 212 telah secara gamblang menjelaskan bahwa Reuni Akbar 212 merupakan gerakan murni untuk dakwah membela agama Islam. Menurut dia, gerakan ini untuk menegaskan bahwa tak ada tempat bagi penista agama dan pengkriminalisasi ulama di republik ini.

Baca juga: Novel: Aksi Tandingan Reuni Akbar 212 Akan Ganggu Car Free Day

"Nah itu pesan-pesan yang harus kami sampaikan kepada umat Islam. Meyakini bahwa Reuni Akbar 212 adalah acara kebersamaan dan acara aksi super damai. Silakan bawa keluarga, anak, dan orang tua untuk bersama-sama nikmatin wisata religi ini dengan penuh keikhlasan, kerendahan hati, dan persaudaraan," kata Novel.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fitur Khusus Meta untuk Batasi Konten Politik, Begini Cara Mengaktifkannya

2 hari lalu

Fitur Khusus Meta untuk Batasi Konten Politik, Begini Cara Mengaktifkannya

Meta menambahkan fitur khusus untuk membatasi konten politik pada platform yang dinaunginya, terutama Instagram.


Dagang Sapi Politik Indonesia

5 hari lalu

Dagang Sapi Politik Indonesia

Politik Indonesia tak kunjung lepas dari "politik dagang sapi"-istilah bagi-bagi kekuasaan di kalangan elite partai melalui kursi kabinet.


Instagram Mulai Membatasi Konten Politik

5 hari lalu

Logo Instagram. Kredit: TechCrunch
Instagram Mulai Membatasi Konten Politik

Instagram akan membatasi konten politik dari konten yang tidak diikuti pengguna secara default.


MK Terima 2 Gugatan PHPU Pilpres dan 56 Pileg

6 hari lalu

Tim Hukum Nasional (THN) calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Diketahui KPU telah menetapkan hasil Pemilu 2024 dengan kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.. TEMPO/Subekti.
MK Terima 2 Gugatan PHPU Pilpres dan 56 Pileg

Hari terakhir permohonan PHPU. MK terima pendaftaran gugatan Pileg yang paling banyak.


Pengamat Ragukan Hasto Soal Operasi Jegal Caleg Kritis PDIP: Jarang Turun ke Konstituen

6 hari lalu

Layar menampilkan perolehan hasil suara di Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2024 di gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. Dalam penghitungan di Papua Pegunungan, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul dan telah disahkan oleh ketua KPU Hasyim Asy'ari. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pengamat Ragukan Hasto Soal Operasi Jegal Caleg Kritis PDIP: Jarang Turun ke Konstituen

Pengamat menilai intensitas kunjungan ke konstituen menjadi kunci utama dalam pertarungan elektoral.


Perdana Menteri Irlandia Mengundurkan Diri

9 hari lalu

Leo Varadkar. REUTERS
Perdana Menteri Irlandia Mengundurkan Diri

Leo Varadkar mengumumkan rencana mengundurkan diri. Dia tidak mempublikasi alasan pengunduran diri itu.


Deretan fakta yang Disinyalir Politik Dagang Sapi era Jokowi: Ada Koalisi Besar hingga UU Desa

12 hari lalu

Tarik Menarik Pencalonan Ganjar, Sinyal Politik Dagang Sapi
Deretan fakta yang Disinyalir Politik Dagang Sapi era Jokowi: Ada Koalisi Besar hingga UU Desa

Selain politik gentong babi ada juga Politik dagang sapi yang ditudingkan kepada pemerintah Jokowi


KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

15 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.


Mengapa Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Rencana Penambahan Kodam?

27 hari lalu

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
Mengapa Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Rencana Penambahan Kodam?

Penambahan jumlah Kodam dianggap bisa meningkatkan peluang tentara untuk ikut cawe-cawe dalam urusan politik dan sosial masyarakat.


Kapuspen TNI Bantah Penambahan 22 Kodam Baru untuk Campuri Urusan Politik

27 hari lalu

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
Kapuspen TNI Bantah Penambahan 22 Kodam Baru untuk Campuri Urusan Politik

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan sebelumnya meminta TNI untuk tidak melanjutkan wacana penambahan 22 Kodam baru.