TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menargetkan 62 persen suara di wilayah DKI Jakarta dalam Pemilu 2019. Secara nasional, Majelis Syuro PKS menargetkan 12 persen suara.
Baca: Pertemuan PKS dan Gerindra Bahas Calon Wagub DKI Ditunda, Kenapa?
Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta, Sakhir, dalam siaran persnya, Selasa, ketercapaian target adalah hal yang penting sebagai bukti eksistensi dan kesempatan bagi PKS untuk melipatgandakan kebaikan di masyarakat secara maksimal.
"Pemenangan ini penting sebagai bukti eksistensi dan kesempatan pelipatgandaan amal kita. Kita menginginkan dengan raihan suara yang tinggi, kesempatan kita untuk melakukan pelipatgandaan kebaikan di masyarakat akan semakin maksimal," ucapnya, 4 Desember 2018.
Sakhir mengemukakan, DPW PKS DKI terus melakukan konsolidasi pemenangan dalam rangka mencapai target suara dan menjadi partai "papan atas" di Pemilu 2019.
PKS DKI juga telah melakukan rapat konsolidasi bertema "Meraih Kemenangan Penuh Martabat dan Keberkahan" itu mengatakan, konsolidasi ini menjadi agenda penting bagi para kader PKS untuk mewujudkan target tersebut.
"Untuk itulah maka kita hari ini mempelajari strategi kita dalam pemenangan, mengenali semua potensi kecurangan dan bagaimana antisipasi untuk menghadapinya," tegasnya.
Terakhir, Sakhir meminta seluruh kader PKS DKI Jakarta berupaya maksimal dalam meraih kemenangan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nurwahid menegaskan bahwa perolehan suara PKS dari setiap Pemilu, tidak tergantung efek ekor jas atau "coattail effect" sehingga tidak terpengaruh apakah partainya mencalonkan kadernya sebagai calon presiden atau tidak.
"PKS sudah punya tradisi sendiri, kami tidak pernah membasiskan perolehan suara kepada 'coattail effect, punya capres atau cawapres dari kader sendiri," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 12 November 2018.
Baca: Serapan Anggaran 2018 Rendah, Gerindra dan PKS Pun Sentil Anies
Hidayat Nur Wahid mencontohkan perolehan suara PKS terus meningkat dari Pemilu ke Pemilu seperti 2004 ke 2009 lalu di tahun 2014, saat itu PKS tidak memiliki capres maupun cawapres dari kadernya. Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan PKS mengandalkan kerja mesin partai, dan para kader yang berada di legislatif untuk memenangkan pasangan capres-cawapres yang diusungnya.
