Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor

Pembebasan salah satu lahan sengketa oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno beserta pemilik lahan, Mahesh, di area proyek pembangunan Stasiun MRT Fatmawati, Jakarta Selatan. 20 Oktober 2017. Tempo/Zara

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melegalkan honor untuk pegawai negeri sipil yang tergabung dalam tim teknis pengadaan lahan. Pembukaan keran honor yang semula mampet tersebut dilakukan melalui Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2018 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Baca juga: Anies Baswedan Akui Sistem Ganti Rugi Lahan di DKI Belum Baik

“Sudah disosialisasikan oleh Dinas Cipta Karya kepada Dinas Kehutanan,” kata Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Unit Pengadaan Tanah Dinas Kehutanan, Dudung, seperti ditulis Koran Tempo, terbitan Rabu 5 Desember 2018.

Dia menjelaskan bahwa selama ini biaya operasional dan pendukung untuk pengadaan tanah diambil dari anggaran gelondongan pembebasan lahan. Biaya operasional itu antara lain untuk honor tim teknis.

Namun, biaya operasional biasanya tak bisa diterima pegawai DKI karena bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah.

Pasal 81 Pergub 409, menurut Dudung, menyebutkan, dengan adanya tunjangan kinerja daerah, maka PNS DKI dilarang menerima honorarium dari kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. “Karena ada pergub itu biaya operasional pengadaan tanah enggak terserap.”

Dia menuturkan bahwa Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan merupakan inisiator terbitnya Pergub 127. Pergub yang diterbitkan pada 27 November lalu tersebut akan efektif diterapkan pada tahun depan. Hal itu karena penggunaan APBD 2018 akan berakhir pada medio Desember.

Berikut ini beberapa substansi penting dalam pergub aturan baru anggaran pembebasan lahan yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Simak juga:  Anies Baswedan Janji Audit Pembebasan Lahan di Kampung Baru


# Pasal 1

*Ayat 1
Biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

*Ayat 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pengalokasian biaya untuk kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi, dan pengelolaan serta sosialisasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

*Ayat 3
Tertib administrasi pelaksanaan tahapan kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi pengelolaan, dan sosialisasi pengadaan tanah.

# Pasal 2
Biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah dipergunakan untuk membiayai kegiatan berupa perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi, dan sosialisasi.

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2018






Anies Baswedan Jadi Kader, Pemuda Pancasila Siap Dukung di Pilpres 2024

11 jam lalu

Anies Baswedan Jadi Kader, Pemuda Pancasila Siap Dukung di Pilpres 2024

Anies Baswedan mendapat kartu tanda anggota Pemuda Pancasila dengan nomor keanggotaan 0000007.


Resmi Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Pakai Seragam Loreng

15 jam lalu

Resmi Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Pakai Seragam Loreng

Anies Baswedan mendapat kartu anggota Pemuda Pancasila dengan nomor 0000007.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

15 jam lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Eks Komisioner KPK Bilang Ada Indikasi Kuat Anies Baswedan Ingin Dikriminalisasi

17 jam lalu

Eks Komisioner KPK Bilang Ada Indikasi Kuat Anies Baswedan Ingin Dikriminalisasi

KPK dikabarkan telah melakukan sejumlah gelar perkara untuk membahas kasus Formula E. Disebut-sebut menyasar Anies Baswedan.


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

17 jam lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

18 jam lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Anies Baswedan Bicara Soal Politik Identitas di Hadapan Ratusan Anak Muda

19 jam lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Politik Identitas di Hadapan Ratusan Anak Muda

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membahas soal politik identitas dalam kontestasi politik Indonesia. Singgung soal rekam jejak.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

19 jam lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

20 jam lalu

Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

Pendukung Anies Baswedan meminta Presiden Jokowi menggunakan APBN untuk lebih fokus untuk membantu masyarakat menghadapi resesi ekonomi.


Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

20 jam lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.