Blangko Diperjualbelikan, Ini Kata Pemalsu E-KTP di Jalan Pramuka

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

E-KTP invalid yang tercecer di Jalan Raya Kemang, Semplak, Bogor, Jawa Barat yang diselidiki Polres setempat, 1 Juni 2018. Ratusan ribu E-KTP mengalami kerusakan, diantaranya salah dalam menginput data tanggal lahir, tinta tumpang tindih, chip tidak terbaca. Polisi telah menghentikan penyelidikan karena tak ditemukan dugaan pidana. Foto/Bagja Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta -Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP palsu masih mudah ditemui di area pertokoan jasa pengetikan di Jalan Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Penyedia jasa menanamkan sistem kepercayaan untuk memalsukan dokumen negara itu kepada pelanggannya.

"Yang penting sama-sama percaya," kata salah satu penjaga toko yang menyediakan jasa pemalsuan dokumen E-KTP di pertokoan yang berada tepat di perempatan Matraman itu saat ditemui, Kamis, 6 Desember 2018.

Baca : Blangko Bebas Beredar, E-KTP Palsu di Jalan Pramuka 30 Menit Jadi

Pria berusia 30-an tahun itu memahami bahwa perbuatannya melanggar hukum. Bahkan, ia pun memberi tahu risiko jika pelanggan ketahuan menggunakan e-KTP palsu juga berisiko berhadapan dengan hukum.

Ia mengatakan bisa dijerat dengan pasal pemalsuan, sedangkan pelanggan yang membuat e-KTP palsu untuk kepentingannya kepada orang lain dikenakan pasal penipuan.

"Kalau ragu jangan. Kalau yakin bisa saya buatkan," ucap pria itu dengan nada santai. "Sebab kalau ketahuan bisa di pesantren (dihukum penjara) tiga tahun."

Simak pula :
Polisi Segera Limpahkan Berkas Ratna Sarumpaet Usai Periksa Rocky Gerung

Pria berinisial M ini mengatakan hampir saban hari menerima orderan pelanggan untuk memalsukan dokumen, termasuk E-KTP. Ia mengatakan bisa memalsukan semua dokumen termasuk ijazah. "Semuanya bisa kalau mau."






Wamendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Anggaran

4 hari lalu

Wamendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Anggaran

Pemda perlu memperhatikan sejumlah poin dalam mendukung berbagai prioritas pembangunan tahun 2023.


Wamendagri Apresiasi Rencana Pembangunan Sumatera Sinkron dengan RKP 2023

4 hari lalu

Wamendagri Apresiasi Rencana Pembangunan Sumatera Sinkron dengan RKP 2023

Seluruh provinsi di wilayah Sumatera telah melaksanakan Musrenbang.


Selesaikan Tapal Batas Desa, Kabupaten Takalar Raih Penghargaan

4 hari lalu

Selesaikan Tapal Batas Desa, Kabupaten Takalar Raih Penghargaan

Batas administrasi Desa penting dalam menjalankan pemerintahan di Desa.


Ombudsman Sampaikan Laporan soal Penjabat Kepala Daerah Pertengahan Juli

4 hari lalu

Ombudsman Sampaikan Laporan soal Penjabat Kepala Daerah Pertengahan Juli

Sejumlah organisasi masyarakat sipil melaporkan Mendagri Tito Karnavian ke Ombudsman. Mempermasalahkan proses penunjukan penjabat kepala daerah.


Kemendagri Serahkan Hak Akses NIK ke KPU untuk Pemilu 2024

4 hari lalu

Kemendagri Serahkan Hak Akses NIK ke KPU untuk Pemilu 2024

KPU dan Kemendagri kerja sama pembukaan akses data NIK untuk Pemilu 2024. Langkah ini untuk penentuan DPS dan DPT secara akurat.


Mendagri Lantik Tomsi Tohir sebagai Irjen Kemendagri

4 hari lalu

Mendagri Lantik Tomsi Tohir sebagai Irjen Kemendagri

Tomsi Tohir berasal dari kepolisian. Diharapkan dapat mengawasi kinerja Pemda merealisasikan anggaran.


Tito Karnavian Lantik Eks Kapolda NTB Tomsi Tohir sebagai Irjen Kemendagri

5 hari lalu

Tito Karnavian Lantik Eks Kapolda NTB Tomsi Tohir sebagai Irjen Kemendagri

Tito Karnavian melantik Tomsi Tohir Balaw sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.


KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

5 hari lalu

KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

Gamawan Fauzi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.


Ketum TP PKK: Manfaatkan Potensi Pangan Lokal

5 hari lalu

Ketum TP PKK: Manfaatkan Potensi Pangan Lokal

Pangan lokal Papua seperti sagu dan sukun dapat diolah menjadi makanan olahan yang sehat dan bergizi.


RUU Pemekaran Papua akan Dibahas di Rapat Paripurna

5 hari lalu

RUU Pemekaran Papua akan Dibahas di Rapat Paripurna

Pemerintah dan DPR menyetujui Draft 3 (tiga) RUU Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.